Jakarta – KabarNet: Pernyataan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukhyar bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) sudah mendapatkan surat rekomendasi izin ekspor tambang mesti direspon serius. Faktanya, sampai saat ini kedua perusahaan asing itu belum membangun smelter. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman, Jumat 25 April2014. Bahkan, kata Erwin, Freeport dan Newmont dengan tegas menyatakan tidak mau membangun smelter.

“Fakta lain, dalam urusan penghancuran lingkungan, dua korporasi asal Amerika Serikat ini juaranya. Kementerian Lingkungan Hidup mesti bersuara atas fakta ini. Jangan diam saja,” desak Erwin.

Erwin menjelaskan sejak tanggal 12 Januari 2014, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2014, Pemerintah melarang semua ekspor mineral dan batubabara, sebelum diolah dan dimurnikan dalam negeri melalui pembangunan pabrik pengolahan (smelter).

Selain itu, syarat-syarat ketat juga sudah diberlakukan. Yakni Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri, Peraturan Menteri Perdagangan No 04/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, hingga Peraturan Menteri Keuangan No 6/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Poin penting dalam aturan tersebut, kata Erwin, adalah pentingnya dilakukan verifikasi, baik data maupun lapangan, apakah perusahaan benar telah membangun smelter. Syarat terpenting lainnya, memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan yang baik sebagaimana disebut dalam Pasal 8 huruf c Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2014.

“Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemerintah melaksanakan renegosiasi semestinya “nasionalisasi tambang asing, tidak dijalankan sampai sekarang. Malah, Freeport dan Newmont terus diberi karpet merah lewat sejumlah dispensasi khusus. Masih bicara kedaulatan?” keluh Erwin. [KbrNet/Slm]

Berita & Foto: Rakyat Merdeka Online

Maskapai penerbangan nasional Indonesia PT Garuda Indonesia Airlines sekarang semakin terkenal, bukan karena citra hasil polesan Emirsyah Sattar tetapi karena PT Garuda sedang terjerat banyak praktek korupsi.

Salah satunya, terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nazaruddin dan Sandiaga Uno yang terbukti dipetieskan KPK, meski Nazarudin sudah ditetapkan menjadi tersangka TPPU oleh KPK sejak dua tahun yang lalu.

Sebelumnya marak korupsi pengelembungan (mark up) atas bunga pinjaman Rp. 280 miliar di Garuda Indonesia. Sampai sekarang tidak jelas bagaimana penyelesaian kasus korupsinya. KPK terbukti mandul bila berhadapan dengan kasus – kasus korupsi tertentu.

Di Garuda Indonesia 2 tahun lalu ada korupsi premi asuransi hull & aviation Insurance (asuransi risiko rangka pesawat) sebesar US$ 14-16 juta per tahun, yang dilakukan oleh BUMN PT Jasa Indonesia (Jasindo).

Sekitar dua tahun lalu, direktur keuangan PTGarudaIndonesia (GIA) pernah mengungkapkan permainan kotor PT Jasindo sebagai penanggung asuransi Hull & Aviation PT Garuda Indonesia dengan modus me-mark up premi asuransi hingga lebih 100 %. Akibatnya, kerugian Garuda mencapai Rp. 1 triliun selama 5 tahun periode pertanggungan asuransi Hull & Aviation.

PT Jasindo terbukti telah menggelembungkan premi asuransi Hull & Aviation (rangka pesawat) PT Garuda (GIA) sebesar US$ 14-18 juta per tahun (Rp. 160 – 200 miliar / tahun) dari premi asuransi yang wajar atau premi asuransi sejenis yang tersedia di pasar asuransi.

Menurut Dirkeu GIA sekitar 2 tahun lalu, premi asuransi Hull & Aviation seharusnya hanya US$ 14-16 juta atau maksimal Rp. 160 miliar per tahun, tapi oleh PT Jasindo dinaikan (mark up) menjadi hingga US$ 32 juta (Rp. 360 miliar) per tahun.

Informasi harga premi hull & aviation GIA sebesar US$ 14-16 juta itu diperoleh Dirkeu Garuda dari pasar asuransi dunia, seperti Lloyd’s London, Munich Jerman, dan lain – lain. Seharusnya PT Jasindo mengikuti harga pasar asuransi dunia, Tetapi, kenyataannya tidak, dan karena PT Jasindo adalah BUMN Asuransi serta ada perintah Menteri BUMN mewajibkan semua BUMN, asuransinya harus (wajib) ke PT. Jasindo, premi asuransi GIA tetap saja digelembungkan lebih 100% oleh PT Jasindo.

Belakangan diketahui hampir semua premi asuransi asset & liability seluruh BUMN RI yang dibayarkan ke PT Jasindo telah dimark up, dan menyebabkan kerugian triliunan rupiah per tahun diderita oleh BUMN – BUMN Indonesia.

Diduga ada permainan kotor antara Direktur Utama PT Jasindo, Budi Tjahjono dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengeruk uang premi hasil mark up dari seluruh BUMN.

Direksi PTJasindo disebutkan menyetor 5% – 10% dari premi asuransi seluruh BUMN yang dibayarkan melalui PTJasindo kepada Menteri BUMN via kaki tangan Dahlan Iskan, diantaranya Amal Alghozali, keponakan Dahlan Iskan sekaligus adalah pengurus DPP Partai Demokrat Departemen Pertanian.

Dari total premi seluruh BUMN yang lebih dari US$ 400 juta (Rp 5 Triliun) itu, diduga Rp. 250 – 500 miliar masuk ke kantong pribadi Dahlan Iskan dan kroni – kroninya.

Amal Alghozali ini juga diketahui aktif menjadi calo jabatan di Kementerian BUMN dan mafia proyek di BUMN – BUMN, utamanya dalam proyek Saprotan (sarana dan prasarana pertanian). Amal adalah salah satu pemilik Ferari Tuxtucci, bersama – sama Dahlan Iskan pernah memerkan mobil super mewah hasil perampokan mereka di BUMN – BUMN Indonesia.

Khusus korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia dengan modus premi asuransi yang di mark up PT Jasindo selama 5 tahun, kerugian negara sekitar Rp. 890 miliar sampai Rp. 1 triliun, awalnya disebutkan sudah menjadi perhatian khusus Direksi Garuda. PT Jasindo bahkan telah menugaskan khusus Albert Kepala Cabang PT Jasindo Jakarta Kalibesar untuk mengumpulkan uang dari premi asuransi yang diterima, dan kemudian digunakan sebagai cicilan pengembalian kelebihan pembayaran premi asuransi hull & aviation PT Garuda Indonesia.

Namun, ternyata pelaksanaan pengembalian premi asuransi hull & aviation PT Garuda itu diselewengkan oleh kolusi antara direksi Jasinda dan Garuda. Semula, cicilan pengembalian disetor ke rekening perusahaan, tetapi belakangan disetor ke rekening pribadi para direksi PT Garuda.

Tidak puas dengan korupsi restitusi premi hull & aviation, Direksi PT. Garuda Indonesia juga terima suap dalam bentuk komisi asuransi dari pertanggungan asuransi yang sedang berjalan. Dirut GIA Emirsyah Sattar disebut – disebut mendapat jatah suap US$ 3.5 juta (Rp. 40 miliar) per tahun dari PT Jasindo.

Suap untuk Dirut Garuda Emirsyah Sattar sebesar US$ 3.5 juta atatu sekitar Rp. 40 miliar per tahun dari PTJasindo itu dikemas dalam skema asuransi “No Claim Bonus”.

Menurut pengakuan pejabat PT Garuda kepada kami, uang pengembalian “No Claim Bonus” sebesar US$ 3.5 juta itu tidak masuk ke kas Garuda, tidak disetor dan tidak tercatat dalam buku penerimaan perusahaan PT Garuda, alias masuk ke kantong pribadi Emirsyah Sattar cs.

Cukup ? Tidak donk ! Bukan BUMN namanya jika korupsinya tanggung – tanggung.

Korupsi terbaru Direksi PT Garuda Indonesia disebut berasal dari proses pembelian 11 pesawat baru oleh PT Garuda Indonesia, yang terdiri dari 6 unit Airbus dan 5 unit Boeing senilai US$ 1.7 miliar (Rp. 20 triliun). Emirsyah Sattar diduga menerima suap US$ 5 juta/pesawat atau total suap US$ 55 juta (Rp. 650 miliar).

PT Garuda Indonesia telah tandatangani perjanjian pendanaan 5 pesawat Boeing 777-300 ER dan 6 pesawat Airbus A320 dengan ICBC Limited China. Kerjasama Garuda dengan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Limited itu untuk pembiayaan pembelian dengan mekanisme leasing pesawat atau pola “sale and lease back”.

Pembelian 5 pesawat Boeing 777-300KR oleh PT Garuda, dan 6 pesawat Airbus A320 oleh Citilink (anak perusahaan Garuda) bernilai total nilai US$ 1,7 miliar (Rp. 20 Triliun), dengan suap komisi US$ 55 juta untuk Emirsyah Sattar dimungkin dengan bantuan seorang Vice Presiden PT Garuda Indonesia, bernama Junaidi. Junaidi yang disebut narasumber kami sebagai oknum titipan konglomerat property bernama Aguan, juga mengatur pengamanan uang hasil korupsi Emirsyah Sattar cs itu. Tentu saja akan ada handling fee atas jasa bantuan pengamanan uang hasil korupsi itu.

Kenapa Emirsyah Sattar mau bekerjasama pembiayaan dgn ICBC China terjawablah sudah. Ada suap Rp. 650 miliar untuk dirinya dan kroni – kroninya. Belum diketahui apakah Emirsyah Sattar juga membagi – bagi uang hasil korupsi dari traksasi pembelian 11 pesawat baru oleh PT Garuda itu kepada para petinggi istana, oknum KPK dan Kejaksaan Agung, pejabat – pejabat Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN atau kepada tokoh – tokoh seperti Dino Pattidjalal (mantan Dubes RI untuk USA / juru bicara Presiden SBY) dan Muhammad Luthfi (mantan Kepala BKPM RI, Dubes RI untuk Jepang, Menteri Perdagangan) yang diketahui memiliki hubungan pribadi sangat dekat dengan Emirsyah Sattar.

Apakah komisi haram atau suap US$ 55 juta atau Rp. 650 miliar untuk Emirsyah Sattar Dirut PT Garuda sesuai informasi atau laporan dari internal PT Garuda Indonesia ini benar adanya, kami mempersilahkan KPK, Kejaksaan Agung untuk mengusutnya. Dengan catatan, penyelidikan dan penyidikan korupsi ini harus serius dan profesional. Jangan direkayasa dan dialihkan ke kasus lain seperti terjadi pada kasus korupsi PT. Merpati Nusantara Airlines yang sangat menyedihkan itu.

Penyelidikan kasus korupsi dalam pembelian pesawat pernah terjadi pada dugaan korupsi terkait pembelian 15 unit pesawat MA 60 Buatan China oleh PT Merpati Airlines. Dugaan korupsi mengemuka ketika salah satu pesawat MA 60 mengalami musibah, jatuh di Teluk Kaimana – Papua.

Pesawat Merpati jenis MA 60 dengan nomor penerbangan MZ- 8968 jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat, pada 7 Mei 2011 dengan korban tewas 27 orang. Terhadap kecelakaan pesawat MA 60 buatan China ini, masyarakat luas menuntut dilakukannya penyelidikan terhadap sebab musabab kecelakaan, sekaligus dugaan korupsi ratusan miliar rupiah yang sudah lama terungkap ke publik.

Dugaan korupsi dalam pembelian 15 unit pesawat MA60 sudah dilaporkan ke KPK, namun KPK tidak menanggapi sama sekali dan kemudian diambilalih Kejaksaan Agung. Semula kasus korupsi ini janjinya akan diusut tuntas namun ternyata malah dipetieskan dan direkayasa pengaburannya.

Kejagung malah proses kasus korupsi lain, yakni sewa menyewa pesawat Boeing yang menyebabkan Dirut Merpati Hotasi Nababan beberapa tahun menderita jadi pesakitan di Kejaksaan Agung karena dikriminalisasi dalam kasus sewa Boeing ini. Walau pun akhirnya Hotasi Nababan divonis bebas murni oleh pengadilan, tetapi kasus korupsi Merpati pada pembelian 15 unit pesawat MA 60 terbukti tidak pernah diusut sampai hari ini !

Rakyat Indonesia ditipu oleh kolusi para koruptor dan mafia hukum Kejaksaan Agung dengan rekayasa pengalihan isu dan kasus. Rakyat menyangka kasus korupsi yang diproses adalah korupsi MA60 sebesar US$ 46,5 juta (Rp. 550 miliar), padahal faktanya kasus lain yang bersifat perdata (sewa Boeing) yang diproses oleh oknum – oknum mafia hukum dan koruptor di Kejaksaan Agung.

Fakta singkat korupsi MA 60 sebesar US$ 46,5 juta atau Rp. 550 miliar adalah sebagai berikut :

1. Total harga 15 pesawat MA60 made in China adalah sebesar US$ 215 juta
2. Harga per unit adalah US$ 14,3 juta
3. Harga sebenarnya US$ 11,2 juta / unit
4. Skema B to B (business to business) diubah menjadi G to B (government to business)
5. Broker yang sebelumnya tidak ada, dimunculkan untuk pengamanan rencana korupsi – mark up harga dan pencucian uang hasil korupsi
6. Diskon, insentif dan lain – lain yang melekat dalam transaksi pesawat MN 60 dialihkan untuk memperbesar mark up / hasil korupsi.
7. Kerugian negara akibat dimark up-nya harga MA60 sebesar US$46,5 juta, belum termasuk pengurangan komponen flight safety dan pengalihan insentif dari penjual untuk oknum – oknum pejabat dan pelaku transaksi pembelian MN 60.

BPK telah menemukan penyimpangan pada proses pengadaan 15 pesawat MA60 PT Merpati Nusantara Airlines tersebut. Tetapi, seperti biasa, laporan hasil audit BPK dapat direvisi sesuai pesanan atau disembunyikan di dalam laci. Akibatnya, korupsi US$ 46.5 juta pada pembelian 15 unit pesawat MA 60 dari China yang telah menelan korban 27 orang penumpang dan awak pesawat tewas, alhamdulillah MACET. Macet dan dipetieskan hingga sekarang oleh KPK dan Kejaksaaan Agung RI.

Pembelian MA60 untuk PT Merpati Nusantara Airlines tersebut ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2008, antara pemerintah RI diwakili Dirjen Pengelolaan Utang dengan China Exim Bank. Proses dan prosedur pembelian MA60 ini melanggar UU, karena PT Merpati & Pemerintah meneken perjanjian tanpa ada pembahasan dan persetujuan dari Badan Anggaran DPR.

Broker atau calo jadi – jadian dalam pembelian 15 unit pesawat MA60 adalah Mulyadi Senjaya pemilik Pelangi Golf. Mulyadi Senjaya adalah sahabat karib Adi Harsoni, suami Menteri Perdagangan RI saat itu, Mari Elka Pangestu. Di samping itu, ketika transaksi pembelian pesawat MA60 China terjadi, Mulyadi Senjaya disebut sebagai staf khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hubungan antara keluarga Marie Elka Pangestu (keluarga Wanandi dengan Jusuf Kalla) sudah diketahui masyarakat luas.

Mulyadi Senjaya melalui perusahaan miliknya PT Mega Guna Ganda Semesta merekayasa transaksi pembelian dengan menggunakan jasa PT. Mega Guna Ganda Semesta sebagai broker pembelian 15 MA60 yang telah gelembungkan harganya sebesar US$ 46.5 juta atau Rp. 550 miliar.

Pihak yang terlibat : Adi Harsono, Mulyadi Senjaya, Rahmat Waluyanto, Hadiyanto, Sahala L Gaol, Jusuf Gunawan Wangkar (staf khusus Presiden RI bidang Pangan dan Energu, mafia korupsi pangan, BULOG dst, adik Kasan mafia senjata RI).

Pejabat – pejabat tinggi di Kementerian BUMN, Kemenkeu dan Kementerian Perdagangan termasuk Menteri Perdaganhan Marie Elka Pangestu diduga keras terlibat dalam korupsi bejat itu.

Kembali ke korupsi Direksi PT Garuda Indonesia

PT Garuda juga memesan 25 pesawat ATR72-600 melalui mekanisme sewa dari perusahaan leasing dan financing Nordic Aviation Capital di Denmark. PT Garuda punya opsi menambah 10 armada untuk jenis yang sama, sehingga total armada yang dibeli PT Garuda mencapai 35 pesawat.

Harga pesawat pesawat jenis baling-baling (turbo propeller/turboprop) ATR 72-600 sekitar US$ 24 juta per unit. Berapa kick back suapnya? Apakah sama besaran suap dan korupsinya dengan pembelian 11 pesawat Boeing dan Airbus ? Kami belum dapat info dari orang dalam PT Garuda atau pihak – pihak terkait.

Kami mempersilahkan dengan hormat Kejaksaan Agung RI dan KPK RI untuk menuaikan peran konstitusi dan amanah rakyat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi direksi PT Garuda Indonesia ini.

Insya Allah, jika Kejaksaan atau KPK akhirnya berani mengusut korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia, pasti akan ketemu korupsi atau KKN lain yang dilakukan istri Emirsyah Sattar, mulai dari monopoli penjualan tiket (tikecting), KKN dalam penunjukan perusahaan pemenang lelang proyek – proyek di lingkungan PT Garuda Indonesia, sampai pada KKN dan campur tangan atau intervensi Sang Nyonya Besar Sandrina Abubakar, istri Emirsyah Sattar Dirut Garuda, terhadap penunjukan pejabat – pejabat, serta kebijakan – kebijakan direksi di PT Garuda.

Tetapi harus diingat : Jangan sampai rakyat ditipu lagi oleh KPK dan Kejaksaaan Agung RI seperti pada kasus korupsi dalam pembelian 15 unit pesawat MA60 China yang memalukan itu. MERDEKA !

Source: Raden Nuh

Ngawi – KabarNet: Masih ingatkah anda, seorang perempuan menggunakan kerudung biru bersemedi di tengah sungai di Ngawi menjelang Pemilu Legislatif lalu ?…

Dia adalah Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dapil V DPRD Kabupaten Ngawi dari Partai Demokrat. Saat itu Miftahul Jannah ditemani suaminya menggelar ritual doa dan mandi di Sungai Tempuk Alas Ketonggo (Srigati) Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tepatnya pada Rabu 12 Maret 2014.

Berbagai upaya, termasuk upaya spiritual yang tidak masuk akal ini dilakukan para Caleg di daerah agar bisa lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum Lagislatif (Pileg) 9 April 2014.

Ternyata ritual berbau mistik itu, tidak bisa membuahkan hasil bagi para calon anggota legislatif (caleg) untuk memenangkan pertarungan dalam pentas politik elektoral. Setidaknya, itu dibuktikan oleh caleg Partai Demokrat ini. Miftah, yang sebelum hari pemungutan suara sempat membikin heboh lantaran bersedia direkam saat “BERTAPA” di sebuah sungai, justru tidak lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngawi.

Alhasil, istri Imam Sampurno warga Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, tersebut gagal dan kembali melakoni aktifitas biasanya sebagai guru SD. “Apa pun hasilnya, kami tetap menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara dari KPU Kabupaten Ngawi. Yang jelas sekarang saya tetap fokus mengajar,” terangnya Miftahul Jannah, pekan lalu, seperti dikutipn Tribunnews.com.

Ia mengetahui tidak memeroleh banyak suara pemilih, setelah suaminya mengecek ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di kampungnya. Diketahui, ia hanya mendulang kurang dari 500 suara. Bahkan, setelah melaksanakan pengecekan ke beberapa TPS di luar desanya, hasilnya juga hampir sama. Rata-rata, setiap TPS di luar desanya itu hanya mendapatkan tidak lebih dari 10 suara.

Tak hanya Miftahul Jannah, saat itu Marji, sang Juru Kunci Alas Ketonggo menceritakan, sudah banyak caleg yang datang ke Alas Ketonggo untuk menggelar ritual berdoa dan mandi di Sungai Tumpuk. Rata-rata mereka berharap bisa lolos menjadi anggota DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPD di lokasi yang dianggap keramat itu. “Yang datang kalau puluhan atau sekitar 50 orang sudah ada. Rata-rata datangnya secara sembunyi-sembunyi. Kalau namanya saya lupa mereka merata dari bermacam-macam partai yang bertarung dalam Pileg 9 April itu. Wong sehari sudah ada 3 sampai 5 orang sejak dua pekan terakhir,” ungkapnya.

Sedangkan ritual yang dilaksanakan adalah doa dan mandi di Sungai Tempuk dengan cara merendam diri di aliran sungai yang tergolong keruh karena masih kerap turun hujan di tengah hutan jati itu.

Sekedar untuk diketahui, Alas Katenggo merupakan sebuah hutan dengan seluas 4.846 m2, yang terletak 12 KM arah selatan dari Kota Ngawi. Menurut masyarakat setempat, Alas Ketonggo ini merupakan salah satu dari alas angker atau ‘wingit’ di tanah Jawa. Mereka percaya, di tempat tersebut terdapat kerajaan makhluk halus. Sedangkan satu hutan lainnya yang juga dianggap angker adalah Alas Purwa yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwa disebut sebagai Bapak, sedangkan Alas Ketonggo disebut sebagai Ibu. Kawasan Alas Ketonggo mempunyai tempat pertapaan, di antaranya Sungai Tempuk Alas Ketonggo (Srigati), dan Palenggahan Agung Srigati.

Kesakralan Pesanggrahan Srigati dan beberapa tempat penting di hutan Ketonggo, membuat sudah banyak orang yang tersesat di sana. Termasuk beberapa tokoh dan pejabat di negeri ini. padahal jalan masuk menuju Pesanggrahan Mistik Srigati yang sakral itu tidak mulus. Hanya ada jalan berbatu yang bergelombang sepanjang empat kilometer lebih. [KbrNet/Slm]

Pelaksanaan hukuman mati dengan suntikan yang gagal di Oklahoma, AS membuat Clayton Lockett sempat meronta-ronta selama 43 menit sebelum tewas.

Terpidana hukuman mati di negara bagian Oklahoma, Clayton Lockett (kiri) & Charles Warner (kanan) — foto: voaindonesia.com

Oklahoma – KabarNet: Pelaksanaan hukuman mati dengan suntikan yang gagal di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat, membuat terhukum Clayton Lockett (38 tahun) sempat meronta-ronta di tempat berbaringnya selama 43 menit, sebelum akhirnya meninggal dunia akibat serangan jantung.

Lembaga Pemasyarakatan Oklahoma mengatakan terhukum Clayton Lockett diberi perlakuan pertama dari suntikan kombinasi 3-bahan mematikan hari Selasa 29 April 2014.

Tiga belas menit kemudian terpidana pemerkosa dan pembunuh itu mulai bernafas dengan berat dan merapatkan rahangnya sehingga membuat dokter menghentikan eksekusi.

“Sekitar 13 menit dalam eksekusi, setelah ia dinyatakan tak sadarkan diri, napi itu mulai menggeliat kesakitan. Tubuhnya berguncang. Ia menggertakan rahangnya,” kata editor Tulsa World, Ziva Branstetter, kepada televisi MSNBC. “Beberapa kali ia bergumam frase yang tak dapat dipahami. Hanya kata “Man!” yang kami bisa dengar. Dia tampaknya sangat kesakitan. Beberapa kali ia bergerak, kepala dan bahu naik dari brankar seolah-olah ia sedang berusaha untuk turun dari brankar.”

Para pejabat menurunkan tirai penutup ruang hadirin supaya mereka tidak dapat menyaksikan apa yang sedang terjadi di ruang eksekusi. Para pejabat mengatakan ada “kegagalan pembuluh darah” pada waktu eksekusi.

Gubernur Oklahoma Mary Fallin telah memerintahkan penangguhan eksekusi selama 14 hari bagi seorang terpidana hukuman mati lain bernama Charles Warner yang dijadwalkan akan dieksekusi hanya dua jam setelah Locket.

Oklahoma telah membuat campuran baru bahan kimia setelah beberapa perusahaan farmasi mengenakan larangan penjualan karena mereka keberatan atas penggunaan beberapa bahan dalam suntikan mematikan itu. [KbrNet/voaindonesia]

BENARKAH HUKUM PANCUNG ITU KEJAM ?

Bismillahirrahmaanirrahiim

Oleh: Abi Syakir

Sebenarnya yang menjadi masalah di negeri kita ini adalah sifat KHIANAT. Itu masalah laten, sejak zaman perjuangan dulu. Banyak orang kita ini wajahnya, pakaian, bahasa, cara bergaul seperti kita. Tapi hati di pihak musuh. Inilah yang selalu menjadi sumber masalah bangsa ini.

Kalau Jokowi terpilih sebagai presiden RI, ya dapat diperkirakan kehidupan bangsa ini akan semakin hancur-lebur. Jaringan mafia China akan semakin merajalela; penguasaan sumber-sumber energi dan tambang oleh Amerika, negara-negara Eropa; potensi pasar akan dimonopoli produk Jepang, Korea, dan produk asing lainnya; format keuangan negara akan terus bergantung ke hutang luar negeri; subsidi ke rakyat akan terus dikurangi, karena uang APBN dipakai untuk membayar hutang dan bunganya; dan tentu saja jaringan pasar domestik akan dikuasai mall-mall, hyper market, minimarket sejenis Alvamart, Indomaret, dan lainnya. Bahkan dunia pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan pun akan dikuasai usahawan-usahawan China. Hal semacam ini sudah tergambar jelas di depan mata.

Nanti secara sosial kita akan dapati banyaknya aliran-aliran sesat gentayangan; kaum hedonis dan homoseks semakin menjadi-jadi; kehidupan masyarakat dikuasai oleh TV yang berani menghina agama dan simbol-simbol kesuciannya; peredaran narkoba, seks bebas, pornografi, pelacuran, dan seterusnya akan semakin menjadi-jadi. Termasuk tentunya bencana alam akan terus melanda sebagai “bonus kehidupan”.

Ancaman yang paling parah, negeri Indonesia atau NKRI ini akan terpecah-belah. Ya alasannya sederhana, ketika Jakarta tidak bisa memperbaiki keadaan negara, ya rakyat di daerah akan semakin realistik. Mereka akan berpikir: “Buat apa mengandalkan Jakarta, sementara mereka tidak peduli dengan kita di daerah? Sudahlah merdeka saja!” Dalam keadaan gerakan separatis marak dimana-mana, anggota Kopassus dan Brimob akan sangat sibuk bekerja.

Jadi intinya, masa depan NKRI dipertaruhkan di bawah ancaman kepemimpinan Jokowi nanti. Ya semua ini merupakan konsekuensi dari dipilihnya PRESIDEN BONEKA yang menghamba pengkhianatan dan kehancuran. Jokowi adalah sosok terbaik untuk missi tersebut.

Kini di hadapan kita ada sosok Prabowo Subianto sebagai pilihan. Orang ini sebenarnya masih banyak kekurangan dan kelemahan, layaknya tokoh-tokoh politik yang lain. Tapi kita percaya dengan tekad dan niat baiknya untuk mengarahkan haluan kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Dia tidak disukai oleh siapapun yang kini mati-matian mendukung Jokowi, seperti jaringan Mafia China, Amerika, Singapura, negara-negara kapitalis Eropa, dan sebagainya.

Soal PPP kini merapat ke Jokowi, karena memang politisi seperti Surharso Monoarfa, Pangkapi, Romaharmuzy, Hamzah Haz, dan kawan-kawan itu yang dicari cuma: makan, duit, tenar, dan hedonisme. Orang begituan tidak pantas mengikatkan dirinya dengan label Islam. Sebaiknya mereka menyebut diri sebagai “politisi pemburu syahwat”. Itu lebih gentle. Manusia-manusia begini tidak ragu mengkhianati agama, dengan nafsu diri dan kelompoknya sendiri. Sangat mengerikan.

Semoga Allah Ta’ala membalas kecurangan mereka, khianat mereka, jual-beli mereka atas suara Ummat dengan harga murah. Hancurkan mereka ya Allah ya Rabbana; rusak kehidupan mereka ya Rabbana; burukkan nasib mereka dan keluarganya ya Rabbana. Ya Allah berikan balasan atas setiap syahwat yang mereka dapat dengan mengkhianati Ummat, balaslah dengan kepedihan yang amat sangat. Amin Allahumma amin. Siapapun yang berkhianat atas amanat Ummat, layak didoakan keburukan.

Dalam pandangan kami, posisi Prabowo sangat strategis. Ia merupakan kandidat yang kuat untuk melawan pencitraan Jokowi. Dia punya kemampuan dalam memimpin dan bersikap. Dia juga punya program-program menuju kedaulatan bangsa, seperti layaknya Hugo Chavez dan Eva Morales. Kalau misalnya dalam dirinya ada kekurangan-kekurangan, maka para kandidat dari komunitas Muslim juga punya kekurangan, yaitu tingkat popularitas dan elektabilitas yang kurang dibandingkan sosok Jokowi. Misalnya seluruh suara partai Muslim 32 % merapat ke sosok tersebut; masalahnya, bagaimana dengan 68 % sisanya? Ini kan Pilpres, bukan Pileg lagi. Kalau 60 % suara masuk Jokowi, jelas dia akan menjadi RI-1. Cobalah gunakan nalar politik yang agak baik.

Kini carilah jalan untuk memperjuangkan kesempatan terakhir NKRI. Kami sendiri hanya sekedar memberi saran dan masukan.

Ada yang mengingatkan kami, “Hati-hati, jangan terlalu keras menyerang Jokowi. Kalau nanti dia menjadi presiden, bisa bahaya Anda.” Kami katakan: justru para pengecut itu yang bahaya nasibnya. Mereka tidak dibutuhkan dalam kehidupan ini. Alam semesta, manusia, dan Rabbul ‘alamiin tidak menyukai kaum pengecut. Malah orang-orang yang teguh hati, kuat dalam sikap, dan berpihak kepada Ummat, insya Allah akan selalu baik-baik saja. Kalau pun dia meninggal dalam perjuangan, itu ditakar sebagai kematian syahid, insya Allah.

Kami tidak gentar menghadapi masalah serumit apapun di negeri ini. Rabb kami adalah ALLAH TA’ALA, yang menguasai jagad raya. Agama kami adalah Islam yang sempurna, ideal, penuh berkah. Rasul kami adalah Sayyidul Mursalin, Muhammad SAW. Panduan hidup kami adalah Al Qur’an. Dengan keempat wasiat ini, apa yang harus ditakutkan? Kami tidak akan gentar menghadapi apapun, karena alam raya ini, termasuk Indonesia di dalamnya, adalah milik Allah Ta’ala, Rabb kami.

Rasul SAW mengingatkan: “La tatamannau an talqa al ‘aduw, wa in laqitumuhum fashbiru, ala innal jannata tahta zhilalis suyuf” (janganlah kalian merindukan bertemu musuh; namun bila musuh sudah di hadapan kalian, bersabarlah; ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang).

Semoga bermanfaat! Amin ya Sallam.

Berteman karib, hubungan Toh Keng Siong dengan Gunawan Jusuf berakhir di pengadilan. Toh Keng Siong cucu dari Toh Kian Cui, salah satu orang terkaya di Singapura pada era 1930-an, terjalin di tahun 1997.

Presiden SBY Jadi Supir Bos Sugar Grup Company Gunawan Jusuf

Kerajaan bisnis Toh berkibar sejak dua generasi sebelum dia. Sekitar dua dekade lalu, keluarga Toh berkibar di bisnis konstruksi. Proyek-proyeknya tersebar di Brunei, Malaysia dan Indonesia. Pada 1987, keluarga taipan itu masih sempat membuat perusahaan baru: Aperchance Company Ltd, yang berbasis di Hongkong.

Perusahaan ini juga yang belakangan digunakan Toh untuk menyalurkan uangnya ke PT. Makindo Sekuritas milik Gunawan Jusuf sebesar US$ 126 juta (Rp 1,13 triliun). “Itu uang keluarga yang dihasilakn dari darah dan keringat kami”’ ujar Toh sambil mengingat perkataan pengacara Gunawan Jusuf, Hotman Paris Hutapea, bahwa bagi Gunawan, uang sebesar itu hanya cukup buat beli bakso.

Perkenalan antara Gunawan Jusuf dan Toh Keng Siong terjalin di tahun 1997. Setahun setelah itu di tahun 1998, saat terjadi huru-hara besar-besaran menjelang lengsernya Presiden Soeharto, Gunawan Jusuf menelpon Toh dari Jakarta. Pemilik Grup Makindo itu berniat mengungsikan keluarganya ke Singapura. Gunawan meminta Toh menjadi penjamin keluarganya selama tinggal di Negeri Singa. Toh yang sudah mengenal Gunawan sekitar setahun, kemudian mengiyakan permintaan Gunawan tersebut. Dengan jaminan dari Toh tersebut, keluarga Gunawan bisa tinggal di Negeeri itu selama dua tahun dan anak-anaknya diizinkan menempuh studi di sekolah Amerika Serikat di Singapura.

Sejak itu hubungan Gunawan dan Toh menjadi akrab, dan Gunawan masuk dalam keluarga besar Toh. Gunawan dikenalkan dengan ayah dan ibunya Toh. Sangking dekatnya, keluarga Toh sering mengunjungi keluarga Gunawan di kediamannyauntuk sekedar mengajak makan bersama atau menghabiskan libur akhir pekan. Tak disangka, hubungan dekat itu kini berakhir di meja sengketa.

Pada tahun 1999, Gunawan meminta Toh Keng Siong untuk menempatkan uangnya dalam bentuk Deposito berjangka di PT. Makindo Sekuritas. Toh tergiur dengan ujuk rayu dan iming-iming bunga hampir lima persen yang dijanjikan Gunawan. Untuk ukuran bunga bank di Singapura saat itu, rate ini cukup tinggi. Bahkan, untuk rupiah yang ditanam Toh, Gunawan menjanjikan bunga 14,3 persen.

Gunawan tak menjelaskan bagaimana dia bisa memberikan bunga yang lebih tinggi dibanding rata-rata bank saat itu. “This is my secret trade” ujar Gunawan. Toh tak curiga, hubungan baik keluarga telah membuatnya terlena. Apalagi jangka waktu deposito yang dipilih hanya satu bulan, investasi yang paling beresiko kecil.

Melalui perusahaanya yang berbasis di Hongkong, Aperchance Company Limited, sepanjang tahun 1999-2002 Toh mentransfer US$ 126 juta (Rp 1,13 trilyun) ke rekening Makindo. Transfer itu dilakukan melalui Merryl Lynch International Singapura, HSBC Singapura, dan BNP Paribas Hongkong ke rekening Makindo di Bank Credit Suisse Singapura, United Overseas Bank AG Singapura, dan HSBC Singapura. Dana itu ditransfer dalam berbagai bentuk mata uang : Rupiah, Dollar Amerika, Dollar Asutralia, Dollar Selandia Baru, Dollar Singapura, Dollar Hongkong, dan Euro.

Setiap uang kiriman Toh diterima, Makindo mengirim surat konfirmasi yang ditandatangani oleh Claudine Jusuf, Direktur Makindo yang juga istri Gunawan. Pada 9 Mei 2001, Claudine juga menandatangani surat untuk Aperchance Company Ltd, yang menyatakan Makindo akan memenuhi kewajibannyamembayar kembali uang itu setelah jatuh tempo kapanpun diminta. Gunawan mengklaim sudah memberikan bunga kepada Toh atas investasinya, namun pernyataan itu disangkal oleh Toh, “Not even one cent”, katanya.

Gunawan Yusuf

Kecurigaan Toh kepada Gunawan terjadi saat Grup Makindo, melalui PT. Garuda Panca Artha membeli Sugar Group Companies dari BPPN pada tahun 2001. Apalagi nilai penjualan Sugar Grup mirip dengan jumlah uang yang ia titipkan ke Makindo. Toh mulai bertanya-tanya dari mana Gunawan mendapat uang sebesar itu untuk membeli Sugar Group. Padahal Gunawan tidak meminjam dari bank. Saat lelang BPPN terjadi, Sugar Group yang tadinya dimiliki oleh Salim Group ingin dibeli kembali oleh pemilik lamanya. Salim meminjam tangan Gunawan untuk membeli kembali asetnya tersebut. Akan tetapi saat pemasukan penawaran dilakukan Gunawan membelot dan menawar atas nama Grup nya sendiri. Keberanian Gunawan untuk membelot dari Salim dan membeli Sugar Group dari BPPN atas nama Makindo muncul setelah Gunawan bertemu dengan Fauzi Toha mantan salah satu Direksi Gula Putih Mataram (anak perusahaan Sugar Group) yang didepak oleh Salim karena melakukan penyimpangan. Saat itu Gula Putih Mataram masih milik Salim Group.

Pada November 2002, Toh menelpon Gunawan dan mengatakan ingin menarik semua uangnya. Gunawan terkejut, dia lalu terbang ke Singapura membawa istri, anak, beserta Rahmiati (alm) ibunya untuk menghadap Toh. Gunawan mengaku tak bisa membayar uang itu dan meminta tidak ditagih dulu. Setelah dua kali pertemuan di Singapura dan Jakarta, keduanya sepakat hutang itu akan dicicil US$ 5juta setiap bulannya. Akan tetapi Gunawan tidak menepati janjinya dan tak pernah membayar. Merasa ditipu, Toh memutuskan menempuh jalur hukum. Ia memperkarakan Gunawan ke pengadilan Singapura. Kembali Gunawan datang bersama keluarganya, mencium tangan Toh sambil meminta Toh menghentikan gugatannya. Terlanjur kesal, Toh tak memperdulikan permohonan itu. Pengadilan di Singapura mengeluarkan putusan Mareva Injunction. Maksudnya, pengadilan membekukan aset-aset tergugat (Gunawan) dan melarang tergugat memindahkan asetnya ke luar wilayah Tapi Toh kalah ditingkat banding. Hakim memutuskan kasus ini tidak bisa disidangkan di Singapura karena Makindo berbasis di Indonesia. Hubungan kedua saudara angkat ini pun memanas. Toh, melalui pengacaranya, mengumumkan putusan Mareva Injunction di media. Pengumuman itu dibalas Gunawan dengan melayangkan gugatan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) kepada Aperchance.

Pada April 2004, Toh melaporkan kasusnya ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Tak pernah meminta keterangan Toh, polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 3 bulan kemudian. Setelah itu, giliran Gunawan melancarkan balasan. Ia menggugat kuasa hukum Toh dengan tudingan membuat surat palsu. Bahkan ketika Aperchance mengajukan bukti baru (novum), Mabes Polri begitu saja mengabaikannya dan tidak mau membuka kembali SP3 dan melanjutkan penyidikan atas diri Claudine Jusuf dan Gunawan Jusuf. Padahal keduanya sempat dijadikan tersangka. Aperchance juga sempat melaporkan kasus hutangnya plus putusan pengadilan Singapura ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Pajak. Tapi lagi-lagi tak membawa hasil karena Gunawan saat itu tercatat sebagai salah satu penyandang dana terbesar untuk SBY dalam Pilpres 2004.

Melalui kuasa hukum Aperchance, Oscar Sagita dari Law Firm Lucas SH & Partners, Toh mengajukan gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 19 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan pra peradilan No: 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL. Berdasarkan amar putusan pra peradilan tersebut setidaknya ada empat poin :

1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon (Aperchance) untuk seluruhnya,
2. Menyatakan surat tentang ketetapan penghentian penyidikan No.Pol. : S.Tap/51a/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : SPPP/R/51/VII/2004 /Dit II Eksus tanggal 20 Juli 2004 adalah tidak sah,
3. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan para tersangka Claudine Jusuf dan Gunawan Jusuf, sebagaimana laporan polisi No.Pol : LP/125/IV/2004/Siaga-III tanggal 20 April 2004,
4. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2012 tanggal 1 Mei 2012, semua putusan pra peradilan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu secara hukum tidak ada upaya hukum apapun tehadap putusan pra peradilan No. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL tanggal 19 Oktober 2012. Artinya Mabes Polri harus segera melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Claudine Jusuf dan Gunawan Jusuf kepada Toh Keng Siong.

Sugar Group Companies yang selama ini dikenal sering menggelontorkan dana dalam Pemilihan Kepala Daerah di Propinsi Lampung baik pemilihan Bupati maupun Gubernur, dan juga untuk menyumbang dan membiayai seluruh operasional Partai Demokrat di Lampung melalui karyawannya yang ditempatkan sebagai Ketua Partai Demokrat Lampung, ternyata disinyalir dibeli Gunawan melalui uang hasil penipuan. Artinya uang yang selama ini dibagi-bagikan dalam Pemilukada oleh Sugar Group merupakan uang dari usaha menipu.

Source: RONIN INDONESIA

KPK Takut Menangkap Gunawan Jusuf?

Jakarta – Peneliti Indonesia Economic Development Studies (IEDS) Musyafaur Rahman mempertanyakan, mengapa hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani menangkap pengemplang pajak di Lingkaran Istana? Termasuk menelusuri kedekatan konglomerat Gunawan Jusuf dengan lingkar kekuasaan, dimana bos ‘raja gula’ ini namanya disebut dalam Buku “Gurita Cikeas” masuk dalam lingkar yang diklasifikasikan sebagai “donator” Cikeas.

“Untuk menelusuri kedekatan Gunawan dengan lingkar kekuasaan, maka rasanya publik tidak perlu terlalu sulit menganalisa, siapa Gunawan Jusuf, dan mengapa dia tak tersentuh hukum?” ungkap Musyafaur, sembari menunjukkan satu foto yang sempat menjadi sorotan media, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak mengendarai mobil bioethanol yang dikemudikannya sendiri dengan Gunawan Jusuf sebagai salah satu penumpangnya.

Ketika itu, jelasnya, Presiden melakukan peninjauan pabrik bioetanol sekaligus mengujicoba mobil berbahanbakar bioetanol di PT Indo Lampung Distellery, milik Gunawan Yusuf, di Lampung Tengah.

“Sederet pemberitaan juga sempat mengkaitkan nama tersebut dengan sejumlah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kalangan penguasa baik di Lampung maupun di lingkar Istana,” ungkapnya pula.

Meski asumsi dan dugaan tersebut belum pernah terbukti secara yuridis, jelas dia, namun fakta yang mempertontonkan bagaimana kalangan tersebut selalu lepas dari berbagai jerat hukum membuat opini yang berkembang dan menjadi gunjingan publik itu seolah benar adanya.

“Akhirnya pertanyaan kembali terlontar ke KPK,mampukah mereka (KPK) menepiskan rumor dan membongkar berbagai kasus pengemplangan pajak ini untuk dikonversi menjadi pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat? mengingat figur layaknya Gunawan Jusuf ini tidak hanya ada 1 di Republik Indonesia,” ujarnya mempertanyakan.

Pengemplang Pajak dan Kekuasaan
Musyafaur mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa keberanian pengusaha untuk mengemplang pajak kepada negara antara lain disebabkan mereka masuk dalam lingkar kekuasaan dan memiliki sumbangsih yang tidak kecil bagi para penguasa di negeri ini. Sehingga dalam banyak kasus mereka pasti selalu terhindar dari jerat hukum karena aparat “keder” untuk memperkarakan mereka.

“Salah satu kasus yang sempat mencuat di permukaan dan bukan dari sektor tambang dan migas namun justru dari sektor lainnya yakni perkebunan, sempat menjadi sorotan media besar sekelas Tempo dan Bisnis Indonesia dan menjadi bahasan dalam buku karya George Junus Aditjondro adalah dugaan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh Sugar Group Company yang dimiliki oleh Gunawan Jusuf dibawah bendera PT. Garuda Panca Artha (GPA)” bebernya.

Sebagaimana diberitakan, pada 11 Mei 2011 Komisi II DPR pernah melakukan RDPU bahas penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak Sugar Grup ini. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Kab Tulang Bawang, Lampung oleh Sugar Grup Company berdasarkan laporan dari Bupati Tulang Bawang.

DPR sendiri, lanjutnya, sudah memanggil semua pihak terkait hal tersebut, termasuk besaran tunggakan pajak yang angkanya mencapai puluhan triliun rupiah saat itu. Namun kasus itupun belakangan redup dan majalah tempo sempat mendapatkan somasi dari pihak SGC khusus terkait laporan mengenai dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gunawan Jusuf.

Pengemplang Pajak
Musyafaur menilai, pernyataan Ketua KPK Abraham Samad terkait angka pengemplangan pajak di negeri ini sangat fantastis seolah membuka mata kita mengenai betapa bobroknya pengelolaan negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah ini.

“Hal ini juga menunjukkan bahwa secara rasio maka rakyat kecil akan selalu berada di posisi tertindas karena selamanya akan membayar pajak lebih mahal dari orang-orang yang justru seharusnya memiliki kewajiban terhadap negeri ini dan menikmati lebih dari kekayaan Indonesia,” tandas Musyafaur Rahman, Selasa (17/9/2013).

Sebagai ilustrasi, jelasnya, Angka Proyeksi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2012 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak mencapai Rp1.033 triliun. Sementara realisasinya seperti yang dipaparkan oleh Fuad Rachmany, Dirjen Pajak Kemenkeu adalah sebesar Rp 835,26 triliun. Selisih 197,74 triliun lainnya tidak pernah dijelaskan kepada publik.

“Lebih parah lagi untuk tahun 2013, proyeksi penerimaan pajak justru menurun sebesar 995,21 triliun. Realisasinya diperkirakan juga akan menurun dibandingkan penerimaan pajak di tahun lalu,” tandasnya.

Sejauh ini, menurutnya, perkiraan konservatif IMF (International Monetary Fund) yang diumumkan ke publik dan menjadi dasar dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menyatakan perhitungan perkiraan potensi pajak yang hilang di negeri ini mencapai lebih dari 40 persen.

“Ketidakmampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, jelas menjadi persoalan tersendiri yang pada akhirnya hanya menimbulka implikasi penambahan utang baru yang hampir selalu lebih besar dari cicilan dan menyebabkan utang menumpuk,” tegas Peneliti IEDS.

Untuk itu, tegas dia, sudah tepat kiranya jika KPK memposisikan dirinya berada di garda terdepan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. “Namun pertanyaannya seberapa kuat dan seberapa berani KPK menindaklanjuti para pengemplang pajak yang sebagian besar dari mereka ditengarai memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” ungkapnya. [KbrNet/Slm]

Source: edisinews.com

Sewindu Kasus Penggelapan Dana Rp 1.3 Triliun yang Terbengkalai

DIA amat pendiam. Rambut tersisir rapi, laku tutur yang santun dan mengalir, sikap terpelajar, serta bahasa tubuh yang rileks. Itulah gambaran sepintas Gunawan Yusuf. Namun, dari tangan Presiden Direktur Sugar Group Companies (SGC) ini nasib pergulaan Tanah Air ikut ditentukan: 30 persen kebutuhan gula nasional mengalir dari Tulangbawang, lokasi pabriknya. Begitulah yang tertulis di buku 100 Tokoh Terkemuka Lampung seperti dikutip paratokohlampung.blogspot.com.

Di samping citra anak manis yang digambarkan terhadap raja gula itu, Gunawan Yusuf juga memiliki wajah lain yang berkesan seperti seorang raja tega yang arogan. Setelah membaca beberapa sumber berita di media cetak dan internet, ternyata pria berusia 58 tahun ini diketahui publik memiliki banyak masalah. Mulai dari sengketa dengan Salim Group dan Marubeni Corporation, dugaan penggelapan pajak, gesekan dengan media seperti harian Bisnis Indonesia dan Majalah Tempo, serta yang baru-baru ini diangkat kembali adalah soal dugaan penggelapan dana nasabah yang telah lebih dari sewindu dihentikan penyidikannya oleh Polisi alias kena SP3.

Dana nasabah Makindo yang diduga menguap di tangan Gunawan Yusuf, pemilik Makindo, sudah lebih dari satu dekade tak dibayarkan kepada pemilik dana yang berhak. Awal kejadian gagal bayar dana milik Toh Keng Siong yang disimpan dalam TIme Deposit Confirmation (TDC) senilai US$ 134 Juta (sekitar Rp 1,3 Triliun) di Makindo terjadi di saat jatuh tempo pada 1 November 2002.

Menurut Toh Keng Siong kepada program Metro Realitas di Metro TV, saat ia menagih dana miliknya di Makindo yang telah jatuh tempo, Gunawan Yusuf mengaku sedang bermasalah dengan kantor pajak. “Agar tidak menimbulkan kecurigaan kantor pajak, Gunawan Yusuf bilang tidak dapat membayar sekaligus dan minta agar pelunasan bisa dilakukan dengan cara mencicil,” kata Toh Keng Siong, warga negara Singapur yang merupakan Direktur Aperchance Company Limited.

Hingga awal Maret 2003 Gunawan Yusuf masih rajin mencicil utang-utangnya kepada Toh Keng Siong. Pembayaran terakhir yang dilakukan Gunawan Jusuf tercatat sebesar US$ 5 juta pada 6 Maret 2003. Namun, setelah itu, Gunawan Jusuf tiba-tiba nekad tidak mengakui adanya utang tersebut.

Melalui pengacaranya, Gunawan Jusuf membantah tudingan Toh Keng Siong. “Kami ini bukan bank, jadi mana mungkin, dana US$ 134 juta itu bukan duit sedikit, masa lo taruh duit di perusahaan bukan bank,” kata pengacara Gunawan Yusuf, Hotman Paris, kepada wartawan usai bertemu Kabiro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam Noor Rachman. (Detik.com, 27/2/2006)

Sejak 20 April 2004, Toh Keng Siong telah melaporkan kasus pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan Gunawan Yusuf ke Mabes Polri. Namun, hanya dalam waktu tiga bulan sejak laporan diserahkan, Mabes Polri telah mengeluarkan SP3.

Ketika Toh telah mengajukan bukti baru (novum), Mabes Polri begitu saja mengabaikannya dan tidak mau membatalkan SP3 agar bisa melanjutkan penyidikan atas Gunawan Jusuf dan istrinya, Claudine Jusuf yang juga merupakan Direktur Makindo.

Beberapa kalangan menduga terjadinya pembiaran terhadap kasus ini selama bertahun-tahun karena kedekatan Gunawan Yusuf dengan istana dan orang-orang yang berpengaruh di lingkaran kekuasaan. Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa dana Toh Keng Siong yang digelapkan Gunawan juga mengalir untuk menyokong kampanye Pemilu dan Pilpres 2004.

Melihat track record-nya, Gunawan Yusuf yang lihai dan ambisius memang selalu berusaha untuk mendekat dengan kekuasaan yang bisa membekingi kiprah dan pengembangan bisnisnya. Sejak masa pemerintahan Soeharto, dia sudah dekat dengan kekuasaan dan diketahui kenal dekat dengan putra-putri Presiden RI kedua tersebut.

Menurut kalangan terdekatnya, Gunawan Yusuf sejak awal memang telah memperhitungkan Partai Demokrat sebagai partai yang prospektif dalam Pemilu 2004. Karena itu, dia berusaha mendekat dan akhirnya menjadi salah satu penyokong dana yang terhitung sejak awal ikut membesarkan Partai Demokrat dan mendukung SBY sebagai capres. Posisi penting Gunawan di partai baru ini terlihat ketika pada peringatan HUT Partai Demokrat 9 September 2004 di Istora Senayan, dia hadir dan duduk di barisan tamu-tamu penting berdekatan dengan SBY yang baru saja meraih suara terbanyak di Pilpres 2004 putaran pertama.

Kedekatan Gunawan Jusuf dengan istana semakin terlihat jelas, ketika pada 27 Februari 2007, berbagai media cetak nasional merilis foto SBY yang mengendarai mobil berbahanbakar bioetanol bersama Gunawan Yusuf. Ketika itu Presiden melakukan peninjauan pabrik bioetanol sekaligus mengujicoba mobil berbahanbakar bioetanol di PT Indo Lampung Distellery, milik Gunawan Yusuf, di Lampung Tengah.

Pasca keluarnya Putusan Pra Peradilan No. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2012, Polisi diminta untuk melanjutkan penyidikan atas dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Claudine Jusuf dan Gunawan Jusuf, selaku Direksi Makindo.

“Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-IX/2012 tanggal 1 Mei 2012, semua putusan praperadilan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, secara hukum tidak ada upaya hukum apapun terhadap Putusan Pra Peradilan No. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL, tanggal 19 Oktober 2012” kata Oscar Sagita, pengacara Toh Keng Siong.

Beranikah Polri segera menindaklanjuti perintah pengadilan untuk melanjutkan pengusutan? Benarkah sebagian dana hasil penggelapan Gunawan Yusuf juga mengalir untuk menyokong Pemilu dan Pilpres 2004? Tanyakan pada rumput yang bergoyang, seperti lirik lagu Ebiet G. Ade yang terkenal itu.

Kasus ini akan semakin menarik diamati jika telah dilimpahkan ke mahkamah peradilan. Jika Gunawan Yusuf terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Maka, ganjaran yang diterimanya akan bertumpuk. Tak hanya penggelapan dana nasabah, Gunawan juga akan terkena perkara penggelapan pajak karena selama ini tidak mengakui uang Toh Keng Siong sebagai dana kelolaan perusahaannya, PT Makindo, yang tentunya merupakan subjek pajak. Selain itu, citra Gunawan Yusuf yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses yang membesarkan Sugar Group Company, perusahaan produsen gula dengan merek dagang Gulaku itu juga akan ikut tercoreng.

Kita tunggu perkembangannya..

• groups.yahoo.com/group/faktor/message/1297
• books.google.co.id/books?id=pvKs0TQDhG4C&pg=PA109&lpg=PA109&dq=gunawan+jusuf,+gunawan+yusuf&source=bl&ots=zXr7Z2mdbK&sig=N91U016DT2i-ZsxziL_QpmTibTQ&hl=en&sa=X&ei=myypUJH-HInwrQeqp4GoDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=gunawan%20jusuf%2C%20gunawan%20yusuf&f=false
• groups.yahoo.com/group/partai-keadilan/message/18701
• kabarnet.in/membongkar-gurita-cikeas/
• forum.viva.co.id/eksekutif-dan-legislatif/86373-membongkar-gurita-cikeas-kontroversial.html
• rusdimathari.wordpress.com/tag/makindo/
• rusdimathari.wordpress.com/2008/04/21/cahaya-keselamatan-sby/#more-622
• m.dewanpers.or.id/page/berita/?id=1839
• finance.detik.com/read/2006/02/27/181917/548371/6/arsip.html
• news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/07/tgl/11/time/182015/idnews/633663/idkanal/10
• conglomeratemonitor.blogspot.com/2007/02/makindo-dililit-pajak-rp494-miliar.html

Jakarta – KabarNet: Kasus penghilangan paksa 13 aktivis pada 1998 kembali mencuat. Pemicunya adalah ucapan Mayor Jendral (Purn) Kivlan Zen di acara Debat tvOne pada Senin 28 April 2014 malam.

Mantan Kepala Staf Kostrad itu mengaku tahu di mana 13 aktivis itu ‘dihilangkan’. Untuk diketahui, Kivlan menjabat sebagai Kakostrad pada 1998 atau saat Pangkostrad dijabat Letjen Prabowo Subianto.  “Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang,” kata Kivlan dalam debat yang dipandu pembawa acara Alfito Deannova.

Bahkan, Kivlan mengatakan, jika nanti disusun sebuah panitia untuk menyelidiki lagi kasus penghilangan 13 aktivis itu, dia bersedia bersaksi. “Kalau nanti disusun nanti suatu panitia, saya akan berbicara ke mana ke-13 orang itu hilangnya, dan di mana dibuangnya,” ujar Kivlan dengan nada berapi-api.

Dalam acara debat itu, Kivlan diposisikan sebagai pembela Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus yang dituding bertanggung jawab atas penghilangan paksa tersebut. Di kubu Prabowo, ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadli Zon.

Sedangkan di kubu lain ada Al Araf dari Imparsial dan Alvon Kurnia dari YLBHI. Bersama sejumlah LSM, dua lembaga itu adalah yang menyatakan menolak capres pelanggar HAM. Dalam penolakannya, mereka dengan tegas menyebut nama Prabowo Subianto, capres Partai Gerindra.

Operasi Sampingan

Sebelum mengucapkan tahu di mana Wiji Thukul dkk dihilangkan, Kivlan membela bahwa Prabowo tidak terlibat kasus penculikan 13 orang, sebagaimana disebut para aktivis LSM. Dia menyebut Prabowo hanya melakukan tindakan ‘pengamanan’ terhadap 9 aktivis yang lain dan kini mereka sudah kembali. Beberapa diketahui sudah bergabung ke Gerindra.

Tindakan oleh Prabowo itu, kata Kivlan, dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan sebelum sidang umum MPR 1998. Soal 13 yang masih hilang hingga kini, Kivlan menuding adanya ‘operasi sampingan’ yang bergerak. “Di mana-mana operasi militer itu dilakukan ada yang namanya double agent,”…. “Operasi sampingan intelijen (oleh) lawan kepada Prabowo, saya tahu benar siapa lawan Prabowo,” kata Kivlan.

Keluaraga Korban Desak Komnas HAM Periksa Kivlan Zen

Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menanggapi serius pernyataan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen bahwa dia mengetahui di mana 13 aktivis ditembak dan dibuang pada 1997-1998. IKOHI menganggap penting informasi dari mantan Kepala Staf Kostrad itu.

“Bagi beberapa orang, mungkin ini bukan berita baru. Tapi IKOHI menganggap, informasi ini penting karena Kivlan Zen adalah pejabat militer (ABRI) ketika peristiwa terjadi. Ia punya otoritas sebagai representasi alat negara. Oleh karena itu, pengakuan Kivlan Zen yang disaksikan jutaan pasang mata harus ditindaklanjuti,” kata Koordinator IKOHI, Mugiyanto, dalam pernyataan terbuka di blog-nya, kemarin.

Mugiyanto mengatakan, memang Komnas HAM sudah selesai melakukan penyelidikan untuk kasus penghilangan paksa periode tahun 1997-1998 ini sejak November 2006. “Namun, karena berkas penyelidikan ini masih disengketakan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, di mana Jaksa Agung menganggap belum lengkap, yang karenanya kasus ini tidak segera disidik dan dituntut di Pengadilan HAM, maka adalah kami memandang Komnas HAM punya kewajiban untuk menindaklanjuti pernyataan Kivlan Zen,” lanjut Mugiyanto.

IKOHI, kata Mugiyanto, mendesak Komnas HAM untuk segera memanggil Mayjen Kivlan Zen untuk dimintai keterangan. “Sebagai penegasan, informasi mengenai keberadaan para korban ini merupakan hal utama yang menjadi tuntutan keluarga korban selama 16 tahun berjuang,” kata Mugiyanto yang juga menjadi salah satu korban penculikan.

Mugiyanto menilai pengabaian atas informasi penting ini adalah pengingkaran hak atas kebenaran bagi korban dan keluarga korban. “Desakan ini kami tujukan kepada Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas, jajaran pimpinan dan segenap Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia,” tutupnya.

Seperti diketahui, dalam pergolakan 1998 masih ada 13 aktivis yang hilang hingga kini. Mereka adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser. [KbrNet/Slm]

Source: Merdeka.com

Jakarta – KabarNet: Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan semakin membengkaknya biaya penyelamatan Bank Century. Sebab, pada Awalnya untuk menyelamatkan Bank Century hanya memerlukan Rp632 miliar.

Namun beberapa hari kemudian, keperluan penyelamatan Bank Century merangkak ke angka Rp2,6 triliun dan terus mengalami penambahan sampai Rp6,7 Triliun. Sebab itu, dia menanyakan ke Bank Indonesia (BI) soal alasan peningkatan hal tersebut.

Penegasan itu disampaikan Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan Jaksa KPK, Ahmad, soal pemberian bailout Rp2,6 triliun saat bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 2 Mei 2014.

“Saya menanyakan kepada BI apa yang menyebabkan angka berubah, dan apa yang menjadi pertimbangan BI. Saat itu Ibu Siti Fadjrijah (mantan Deputy Gubernur BI, red.)maupun dari saudara pemeriksa saudara Heru (Kristiana) menjelaskan bahwa SSB ( surat surat berharga) dimacetkan,” kata Sri.

Namun pihak Bank Indonesia tidak memberi informasi secara rinci kepada Sri Mulyani selaku ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) sekaligus menkeu saat itu. Namun, pihak BI hanya menjawab bahwa SSB Bank Century dimacetkan. “Saya menanyakan kenapa dimacetkan, ‘Karena bank ini bank gagal’,” kata Sri menirukan jawaban Heru.

Mendengar jawaban seperti itu, Sri Mulyani mencurigai adanya rekayasa soal pemberian bailout kepada Bank Century. Sebab, kata Sri, SSB Bank Century baru jatuh tempo pada awal 2009. Sedangkan SSB tersebut dimacetkan pada awal 2008. “Padahal SSB itu baru jatuh tempo awal tahun 2009,” ungkap Sri.

Sebab itu, dia mempertanyakan mengapa SSB Bank Century dimacetkan. Namun, dia tidak pernah mendapat jawaban akurat dari pihak BI. “Jadi ada suatu judgment (pertimbangan) yang mengatakan saya sangat mempertanyakan kenapa BI hanya menginformasikan kemacetan itu sesudah keputusan itu dibuat.” tandas Sri Mulyani.

BI Sembunyikan Data Bank Century

Sri Mulyani juga menuding pihak Bank Indonesia menyembunyikan informasi dan data-data keadaan Bank Century sebelum diputuskan menjadi bank gagal berdampak sistemis.

Informasi dan data keadaan bank sebenarnya sangat penting untuk mengambil keputusan. Kekurangan data itu semakin mencurigakan. Apalagi, Sri Mulyani yang saat 2008 itu menjadi menteri keuangan, hanya diberi waktu 4,5 jam untuk memutuskan. Saat itu Bank Indonesia dikendalikan Boediono selaku gubernur BI. “Jadi ada yang mengatakan saya sangat mempertanyakan kenapa BI hanya menginformasikan kemacetan itu sesudah keputusan itu dibuat,” lanjut Sri Mulyani.

Pertanyaan itu selalu muncul dibenak dia lantaran Bank Century sejak 2005 sudah diawasi secara khusus. Namun BI tidak dapat mendeteksi permasalahan Bank Century. “Saya mempertanyakan kalau sudah pengawasan khusus kenapa BI tidak bisa mendeteksi aqrual-aqrual fiktif tersebut. Saya mempertanyakan pengawasan BI ,” ujar direktur Bank Dunia tersebut.

Pasalnya, mengenai akurasi data itu merupakan tanggung jawab BI. “Mengenai bank gagal berdampak sistemis mengenai akurasi data itu adalah tanggung jawab BI,” tegasnya.

Perubahan Kebutuhan Modal Century Dinilai Janggal

Perkembangan pemberian kebutuhan modal terhadap Bank Century, memang aneh. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ada yang janggal, dari Rp632 miliar menjadi Rp2,6 triliun.

Sri Mulyani saat itu selain menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Mengetahui kejanggalan perubahan tersebut, Sri Mulyani menanyakan kepada pihak Bank Indonesia . Saat itu Gubernur Bank Indonesia adalah Boediono, yang kini menjadi Wakil Presiden RI .

“Saya merasa sangat kaget dengan angka yang berubah dari Rp632 miliar menjadi Rp2,6 triliun atau CAR yang dari minus 3,5 jadi 35% lebih, waktu hanya dalam waktu sesudah weekend (Sabtu-Minggu). CAR terus berubah, saya bisa mati berdiri ini,” tambah Sri Mulyani.

Setelah mengetahui hal itu, Sri Mulyani menyelidiki sebab terjadinya perubahan tersebut serta hal yang menjadi pertimbangan pihak BI. “Pada saat itu Fadjriah dan dari saudara pemeriksa saudara Heru menjelaskan bahwa surat berharga dimacetkan,” jelasnya. “Saya menanyakan apa alasan dimacetkan karena bank ini bank gagal, padahal surat berharga baru akan jatuh tempo pada awal 2009,” tambah Sri.

Sri juga mempertanyakan kenapa BI hanya menginformasikan soal kemacetan itu. Ia pun mempertanyakan kenapa BI tidak dapat mendeteksi soal akrual fiktif. “Saya menanyakan bahwa Bank Century meski sudah di bawah penanganan intensif khusus, saya mempertanyakan kenapa Bank Indonesia tidak dapat mengindifikasi akrual fiktif,” kata Sri.

Dalam surat dakwaan Budi Mulya jelas dikatakan bahwa yang bersangkutan berperan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga diberikan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai sebesar Rp 6.762.361.000.000.

Selanjutnya, pada rapat KSSK dengan Komite Koordinasi (KK) pada tanggal 21 Nopember 2008, sekitar pukul 04.30 WIB, yang dihadiri oleh Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK dan Arief Surjowidjojo selaku konsultan hukum, secara tiba-tiba diputuskan bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya, meminta LPS melakukan penanganan terhadap bank tersebut.

Padahal, dalam rapat pra KSSK yang dilakukan pada 20 November 2008 sekitar pukul 23.00 WIB, belum diputuskan perihal penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Mengingat, banyak pendapat yang menyatakan bahwa Bank Century tidak terkategori sebagai bank berdampak sistemik. Sebagaimana, dikatakan oleh Rudjito selaku Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, Fuad Rahmany dan Agus Martowardojo.

Kemudian, dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS diputuskan jumlah PMS untuk memulihkan Bank Century mencapai Rp 2.776.000.000.000, yang akhirnya terealisasi mulai 24 Nopember 2008 sampai 1 Desember 2008.

Namun, di tengah waktu pertransferan PMS tersebut terjadi masalah yang membuat Sri Mulyani menekankan pada BI untuk membuat pertanggungjawaban atas penanganan Bank Century.

Walaupun merasa kecewa akan sikap BI, pemberian PMS tetap dilanjutkan sampai 1 Desember 2008.

Pemberian PMS terus berlangsung sampai 24 Juli 2009 dan jumlahnya mencapai Rp 6.762.361.000.000. Padahal, upaya penyelamatan tersebut terbukti tidak mampu membantu Bank Century, terlihat dari CAR per 31 Desember 2008 yang menurut hasil audit kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf & Mawan, masih dalam posisi negatif 22,29 %. [KbrNet/Inilah/adl]

Jakarta – KabarNet: Pengkhianatan Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) terhadap warga Jakarta akhirnya direspon negatif oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seolah keterlepasan bicara, Ahok pada akhirnya seperti tak sadar mengeluhkan bahwa, setelah Jokowi nyapres yang berarti ingkar janji untuk mengurus Jakarta selama 5 tahun, maka ia ketiban setumpuk permasalahan rumit DKI Jakarta yang kini harus diselesaikannya sendirian. Ahok mengaku resah setelah Jokowi menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Alasannya, Ahok bakal sendirian mengurus Ibu Kota jika Jokowi mengambil cuti panjang.

“Saya agak galau ini jika posisinya seperti ini,” keluh Ahok di Balai Kota Jakarta , Jumat, 2 Mei 2014. “Saya tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden,… bagaimana situasinya.”

Ahok juga mengaku, dia tak akan bisa mengurus Jakarta sendirian. Sebab, Ibu Kota sudah dijejali berbagai permasalahan yang pelik. “Kacau-balau Jakarta ini,” keluhnya lagi.

Ia juga mengakui dirinya tak banyak turun ke lapangan seperti Jokowi. Namun setiap hari ia banyak menerima pesan menyangkut permasalahan Ibu Kota. Kondisi Jakarta, kata Ahok, diperburuk oleh perilaku pegawai negeri sipil yang nyambi jadi oknum. “Banyak oknum calo di pejabat eselon III dan IV dalam bidang pelayanan publik,” katanya.

Kendati begitu, ia optimistis bisa memperbaiki Jakarta asal secara bersama-sama. “Nah, kita harap kita bisa perbaiki bersama biar kita sama-sama belajar. Ini situasi tidak gampang. Apalagi posisi saya agak kejepit nih sekarang,” ujar Ahok berharap.

Keluhan Ahok tersebut memang tidak berlebihan. Ahok merasa dirinya ditinggal seorang diri untuk mengurus setumpuk permasalahan pelik DKI Jakarta lantaran Jokowi plin-plan dan tidak konsisten terhadap tanggung jawab yang diembannya sebagai Gubernur. Bahkan sebelum Ahok melontarkan keluhannya, sejumlah pihak sudah terlebih dahulu mengecam sikap khianat Jokowi. Sebagai Gubernur Jakarta, Jokowi saat itu berjanji akan mengemban tugas selama satu periode ( lima tahun) untuk memimpin Ibu Kota Jakarta jika terpilih menjadi gubernur.

Ada 19 janji Jokowi saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dulu, seperti yang dimuat oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 24 September 2012. Situs ini memuat hasil catatan (janji Jokowi) dari Harian Terbit selama berkampanye. Salah satu janji Jokowi yang tertera pada urutan ke 8, adalah: Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pemilu 2014 (Pilpres). (Jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, 20 September 2012).

Namun janji tinggallah janji. Jokowi ternyata menerima mandat yang diberikan kepadanya untuk menjadi calon presiden dari partai PDIP. Jokowi mengingkari semua janjinya yang dia ucapkan dulu. Jokowi dinilai tidak konsisten sebagai seorang pemimpin. Jokowi pun dinilai pintar dalam memainkan sandiwara politik dan menipu warga Ibu Kota yang telah memilihnya sebagai gubernur.

Sebelumnya Jokowi selalu mengatakan tidak akan nyapres dan berdalih masih mengurus Jakarta . Dengan maju sebagai Capres disaat baru menjabat sekitar 1,5 tahun, Jokowi telah menipu rakyat Jakarta pada Pilgub DKI lalu.

Apalagi segudang janji pernah digulirkan Jokowi secara terbuka saat membidik jabatan Gubernur DKI, kepada publik Jakarta di berbagai tempat pada saat kampanye Pilgub, sebagian besar diantaranya belum direalisasikan atau bahkan belum mulai direalisasi sama sekali hingga saat ini.

Janji-janji yang belum direalisasikan antara lain membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional, janji membangun Mal PKL, ruang publik dan revitalisasi pasar tradisional sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, janji membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas, janji merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Selain itu Jokowi juga belum menunjukkan keberhasilan dalam menangani dua permasalahan paling serius di DKI Jakarta yaitu banjir dan macet.

Berikut ini adalah rekaman video terkait janji-janji Jokowi yang diingkarinya, yang kini menjadi beban berat bagi Ahok lantaran harus seorang diri mengatasi segudang permasalahan pelik DKI Jakarta.

[KbrNet/ANT/Tempo/berbagaisumber/adl]

Jakarta – KabarNet: Bila kita melihat fenomena Pemilu Legislatif yang lalu, banyak hal-hal yang tidak mencerminkan bangsa timur yang dikenal santun dan bermoral. Bahkan cenderung kejam dan jahat.

Ketua umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Muchammad Alhamid, mengkritik keras pelaksanaan Pileg 2014, yang dinilai kejam dan egoistis. Menurutnya Partai-partai peserta pemilu ini penipu dan penuh kepalsuan. “ada yang mengaku partai islam, ada yang mengaku partai nasionalis, semua adalah penipu ulung yang tidak mempunyai rasa tangung jawab serta tidak menghargai caleg-caleg maupun konstituennya”, kata Habib Umar, kepada KabarNet, Sabtu 3 Mei 2014.

Sebelum pemilu berlangsung, rakyat dalam kebingungan dan ketegangan karena tidak mengetahui siapa orang-orang yang akan berlaga dalam pemilu akibat kurangnya informasi dari KPU Pusat mau pun KPUD kepada masyarakat umum. Menurut Ketua Umum Gentari ini, sosialisasi untuk pengenalan calon legislatif serta tatacara pemilihan yang benar tidak pernah disampaikan kepada rakyat yang notabene adalah sasaran pemilu, sehingga pileg amburadul bahkan terjadi banyak kecurangan di mana-mana.

“Pileg amburadul, masyarakat menengah saja tidak paham akan calon yang dipilihnya mau pun cara memilih yang benar, apalagi dikalangan rakyat menengah kebawah, belum lagi kecurangan yang terjadi.”, ujar Habib Umar.

Habib Umar menuturkan, sistem pemilu saat ini yang membuat para caleg di segala lapisan berjuang dengan sekuat tenaga dan daya upaya untuk mendongkrak suara partainya, pada akhirnya menempatkan mereka dalam situasi dan kondisi terpuruk manakala partainya tidak memenangkan porsi yang sesuai dalam pemilu.

Usaha mereka berbulan-bulan, menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga dan uang, bahkan sampai menjual aset dan menumpuk hutang, melayang sia-sia saat partainya kalah sehingga dirinya pun berkorban untuk sesuatu yang tidak ada artinya. “mereka meninggalkan para caleg gagal terlunta-lunta”, keluh Habib.

Saat keadaan buruk menimpa sang caleg, partai secara umum mau pun ketua partai, sekjen dan jajaran elit lainnya seolah lepas tangan dan tidak perduli akan nasib caleg yang dulunya berjuang demi kesuksesan partai. Nasib mereka menjadi tidak penting, baik untuk menerima ucapan terimakasih mau pun simpati dari jajaran elit partai.

“Sangat menyedihkan situasi yang terjadi dalam masa pemilu, ditambah lagi dengan nasib para caleg yang gagal dan tidak mendapatkan perhatian apalagi ucapan terimakasih”, lanjut Habib.

Inilah kebobrokan sistem pemilu yang sangat merugikan banyak pihak. Bagaimana rakyat bisa berharap mendapat perhatian dari pemimpin negeri bila terhadap nasib anggota partainya saja tidak perduli. Apa yang bisa diharapkan rakyat dari pemilu seperti ini? Hingga sangat memungkinkan bila dikemudian hari rakyat makin tidak antusias menyambut pemilu yang semu, penuh kepalsuan dan tidak memberikan hasil apa-apa. “pemilihan umum yang sekarang ini, pemilu yang betul-betul biadab, pemilu yang betul-betul tidak bermoral dan brutal”, tutup Habib Umar. [KbrNet/Slm]

Jakarta – KabarNet: Renggo Khadafi (11), siswa kelas 5, SD 09 Makasar, Jakarta Timur, akhirnya menghembuskan nafasnya, Ahad 4 Mei 2014, pukul 00.30 WIB, di RS Polri, Jakarta Timur. Renggo tewas akibat dipukuli kakak kelasnya SY (12), karena menjatuhkan ice cream yang sedang dimakannya.

Renggo menderita sakit demam dan muntah darah hingga harus dirawat di RS Polri, Jakarta Timur. Kasus pemukulan tersebut terungkap setelah keluarga melihat luka lebam di bagian perut Renggo. Setelah didesak, barulah Renggo menceritakan pemukulan tersebut. “Awalnya dia tidak mau ngaku, tapi kami melihat perutnya biru, saya tanyakan kenapa perutnya, dia baru bilang dipukul kakak kelasnya. Kata Dokter lebam itu akibat benda tumpul,” papar kakak tiri Renggo, Yesi Puspadewi, Ahad 4 Mei 2014.

Dikatakan Yesi, pada Senin 28 April 2014, Saat jam istirahat, Renggo Khadafi dipukuli hingga bibirnya pecah-pecah, tangan, paha, dan perutnya lebam-lebam. “Hasil otopsi, RK mengalami luka pada lambung dan jantungnya. Keluar darah dari hidungnya, karena di kepalanya luka-luka. Perutnya juga terluka karena disodok pake gagang pel,” ujar Yesi yang mengasuh Renggo setelah ibunya meninggal dunia.

Peristiwa itu terjadi berawal dari sebuah masalah sepele. Karena ketidaksengajaan Renggo ketika menaiki tangga sekolah untuk mengganti baju olahraga di kelas, tapi pas di tangga sekolah tidak sengaja menyenggol SY yang sedang makan ice cream. Lalu SY tidak menerima dan mengejar Renggo hingga kekelasnya.

SY yang tidak terima dengan sikap Renggo langsung menghardik Renggo. Ternyata Renggo mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada kakak kelasnya itu. Bukan hanya itu, Renggo juga mengganti es yang diminum SY sebesar Rp1.000. “Kakak aku minta maaf aku ganti ya esnya. Aku gak sengaja,” ujar Yesi menceritakan apa yang dibicarakan Renggo sebelum ia wafat.

Tapi entah kenapa SY seperti kesetanan tidak menerima permintaan maaf Renggo padahal ia sudah mengambil uang Renggo sebagai tanda maaf. SY malah meminta bantuan ke pada dua temannya S (12) dan E (12) untuk menemaninya menghajar Renggo.

Dengan cepat SY serta kedua temannya menghampiri kelas Renggo. Bagaikan sudah pengalaman, SY meminta S untuk mengawasi di depan pintu kelas sedangkan E meminta menemaninya masuk kedalam.

Tanpa basa-basi SY menyerang Renggo, menendang dan memukul bagian kepala Renggo, hingga bibirnya pecah. Anak berumur 11 tahun ini pun terpelanting. SY kurang puas, walau sudah terjungkal ia memukuli kepala renggo dan menendang bagaian perut berkali-kali.

Temannya E, hanya melihatnya saja di atas meja. SY tambah kesetanan, ia mengambil tongkat pel lalu menyodok ke bagian tubuh renggo sampai berkali-kali. Kawan Renggo yang berada dalam kelas melihat kejadian itu berusaha melerai. Bahkan ada yang sempat kena pukul SY dibagian kepala. Setelah puas memukul SY pun meninggalkan Renggo.

“Di dalam kelas SY pukuli Renggo, dan dua temannya membantu menjaga pintu kelas. Satu teman SY duduk di meja hanya melihat Renggo dipukuli dan ditendang hingga terguling,” ujar Yesi , seperti dikutip Harian Terbit, Ahad 4 Mei 2014.

Setelah peristiwa pemukulan tersebut, Renggo selalu mengeluh pusing. Akhirnya, Selasa 29 April 2014, dibawa ke dokter umum, dan hanya diberikan obat biasa. Kemudian pada hari Rabu, Renggo kembali dibawa ke dokter anak, dan mengaku dipukuli oleh SY. “Karena hari Kamis libur, akhirnya Jumat 2 Mei 2014, saya ke sekolah dan meinta pihak sekolah bertanggung jawab dan memberikan hukuman kepada pelaku,”ujarnya.

Keesokan harinya, Sabtu 3 Mei 2014, Renggo justru muntah darah, darah mengucur dari hidungnya. “Saat itu saya panik. Saya langsung membawa ke rumah sakit,” ujarnya. Didalam perjalanan rumah sakit Renggo bilang ke Yesi kalau ia sangat mencintai dan menyayanginya. “Aku sayang mami aku pergi dulu ya mi,”ujar Renggo kepada Yesi sebelum wafat.

Bahkan Renggo dengan suara terbata-bata meminta Yesi untuk membebaskan SY. “Ia juga sempat bilang untuk membebaskan SY. Dia bilang kasihan dengan SY nggak tega. Lalu dia pamit dan setelah itu, Renggo tidur tapi nggak bangun-bangun,” ujar Yesi sambil menangis.

Renggo Khadafi menghembuskan nafasnya, Ahad 4 Mei 2014, pukul 00.30 WIB, di RS Polri, Jakarta Timur. Jenazah Renggo telah dimakamkan pukul 11.00 WIB, di TPU Kampung Asem, Makassar yang dekat dengan tempat tinggalnya. [KbrNet/Harian Terbit]

Jakarta – KabarNet: Sebuah “prestasi” dalam bidang kebejatan moral kembali diraih oleh Indonesia . Kali ini Indonesia memecahkan rekor Thailand dan sekaligus menjadi pemenang juara-1 di seluruh Asia dalam kasus Pedofilia, yakni kejahatan seksual terhadap anak-anak dibawah umur.

Dari manakah asalnya berita mengejutkan ini? Ternyata fakta ini terungkap justru dari data-data resmi laporan pihak Kepolisian RI yang mengutip laporan data-data dari Federal Bureau Investigation Amerika Serikat (FBI) dan Interpol.

Satu per satu kasus pedofilia di Indonesia mulai terkuak. Terakhir, polisi menangkap Ahmad Sobadri alias Emon, 24 tahun, karena menyodomi 73 bocah laki-laki di Sukabumi. Bulan lalu, menyeruak pula kasus pencabulan seorang bocah di Jakarta International School .

Pada hampir semua kasus, para predator (pemangsa, red.) selalu aktif mencari mangsa. Karena itu, korbannya selalu banyak. Jarang sekali hanya satu atau dua orang. Tingginya angka pedofil itu ternyata menarik perhatian Interpol dan Federal Bureau Investigation (FBI)–biro investigasi Amerika Serikat.

“Mereka mengatakan kasus pedofilia di Indonesia tertinggi di Asia ,” kata Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius pekan lalu seperti dikutip Tempo. Ia pun mengaku kaget.

Suhardi mengetahui informasi itu setelah menerima kunjungan kedua lembaga polisi elite tersebut pertengahan April lalu. Ia sempat mendebat mereka. Menurut dia, kasus pedofilia di Thailand masih tertinggi di Asia . “Mereka menyerahkan data, baru saya percaya,” kata Suhardi.

Kasus pedofilia di Indonesia mulai ramai setelah pada 2001 seorang turis dari Italia, Mario Manara, mencabuli 12 bocah di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Ia hanya dihukum 9 bulan penjara karena hukum saat itu masih sangat lemah. Sejak itu kemudian muncul Undang-Undang Perlindungan Anak.

Masih terkait kasus Pedofilia, Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda mengatakan, dalam empat bulan terakhir, anak yang menjadi korban kekerasan seksual ada 200 orang lebih. “Tahun ini diperkirakan meningkat jumlah korbannya. Hal ini karena masyarakat punya kesadaran untuk melaporkan kasusnya,” kata Erlinda seperti dikutip Tempo, Ahad, 4 Mei 2014.

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada 2012 jumlah korban anak yang mengalami kekerasan seksual ada 256 orang. Lalu pada 2013 jumlahnya meningkat menjadi 378 orang. Erlinda mengatakan, dari pantauan lembaganya, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60 persen anak laki laki dan 40 persen anak perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus sama, yakni orang-orang terdekat anak. “Mereka bisa jadi guru, om, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Tapi kebanyakan kasus tahun 2014 ini terjadinya di sekolah,” ujar Erlinda.

Pekan lalu, masyarakat digemparkan oleh berita kriminal setelah Kepolisian Resor Sukabumi Kota menangkap seorang pemuda bernama Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, Kamis 1 Mei 2014. Emon ditangkap karena ada warga yang melapor anaknya dicabuli Emon di lokasi Pemandian Citamiang, Kota Sukabumi, Ahad 27 April 2014 lalu.

Kepada polisi, Emon mengaku telah mencabuli puluhan bocah lelaki. Kepala Polres Sukabumi Kota, Ajun Komisaris Besar Hari Santoso mengatakan, puluhan orang tua mengaku anaknya menjadi korban Emon. “Hingga kini, korban yang melapor sudah 47 orang,” kata Hari di Sukabumi, Jumat 2 Mei 2014.

Kasus tersebut ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi Kota. Menurut Hari, korban Emon yang melapor berusia 6-13 tahun. Mereka sebagian besar tinggal di dekat rumah Emon. ” Ada korban yang masih saudara pelaku,” ucap Hari.

Polisi masih menyelidiki kasus pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur ini. Lebih lanjut Hari menuturkan, tidak menutup kemungkinan korban pencabulan Emon jumlahnya bertambah. “Kami berharap korban lainnya untuk melapor,” ujar Hari. Dari pemeriksaan sementara, Emon menjanjikan uang Rp 25 – 50 ribu kepada korban pelecehan. [KbrNet/Tempo/adl]

Jokowi ‘Boneka Cantik’ Dadakan Buatan Media & Partai Terkorup

Kemarin dan seminggu ke depan, Indonesia akan diramaikan dengan satu nama: Jokowi. Seakan 230 juta penduduk, dikalahkan satu nama yang tidak nyata sumbangsihnya untuk Indonesia, selain hiruk pikuk dan keluguan bahwa ia “boneka cantik” dari tanah Jawa.

Banjir berita Jokowi dicapreskan Mega, menghapus berita derita korban asap di Riau, menyingkirkan mega skandal Pak Boed dkk, plus memupus berita Partai paling Korup dan Partai paling malas yang disandang PDIP-Golkar-Demokrat. Partai warisan masa lalu yang dikenal licin dan “tak tersentuh”.

Bagi saya sendiri, biarkan Jokowi sukses menjadi Capres bahkan Presiden sekalipun. Alasannya:

1. Rakyat biar melek dan bangun dari hipnoleadership dan sihir media.
Semua tahu, Jokowi bukan siapa-siapa dan tidak memiliki prestasi apa-apa. Namun rakyat selama ini tak merasa ada yang salah. KOMPAS TV malah menyoroti kinerja Jokowi, hampir tanpa kritik. Saat Jokowi jadi Capres, mata kita akan terbelalak siapa di balik Jokowi.

2. Umat Islam bisa tersadarkan, bahwa di balik Jokowi adalah orang-orang Freemason, Lions Club, Rotary, cukong judi, mafia, dan koruptor yang telah menggerus harta kekayaan negeri ini.
Tradisi umat Islam, selalu lamban bergerak ketika tidak ada common enemy. Bisa jadi saat Jokowi dan megahitamnya menguasai negeri, umat Islam dari berbagai elemen akan bersatu membuat poros penyeimbang yang komprehensif.

Titik tekannya adalah:

1. Jangan salahkan Jokowi dan megahitamnya berkuasa, karena orang-orang “merasa” bersih malah Golput dan tidak bersikap.

2. Grand strategy dalam proyek Injil 2000, Zericho, serta Yahudisasi Indonesia ternyata tak pernah berhenti. Mereka sudah menguasai TV-Radio-Koran, plus memegang kendali ekonomi. Kini mereka tinggal menunggu kekuasaan politik. Saat itu, jangan sesali kita akan bernasib seperti muslim Afrika Tengah, muslim Palestina, muslim Myanmar; dibunuh, terusir, atau menjadi budak.

Sayangnya, ada elemen gerakan Islam yang justru mempermulus jalan proyek Zericho dan Injil 2000 dengan propaganda yang menyerang dari dalam, menggunting dalam lipatan, dan menusuk dari belakang. Wallahu A’lam.

Oleh : Nandang Burhanudin
(Komentator KabarNet)

Jakarta – KabarNet: Sikap bakal calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) yang enggan menghapus sistem buruh outsourcing peninggalan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dinilai banyak kalangan bahwa ia lebih berpihak kepada para cukong pengusaha dibanding buruh yang merupakan wong cilik.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, sikap Jokowi yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha tak lepas dari peran cokong-cukong majikannya yang memodali kampanye PDIP dan Jokowi saat pemilu legislatif kemarin dan saat pemilu Presiden nanti.

“Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye? Bagi dia (Jokowi), dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres,” cetus Zaki kepada wartawan, Sabtu 3 Mei 2014.

Sikap Jokowi yang terlihat sangat enggan menghapus kebijakan sistim buruh outsourcing, kata Zaki, juga sejalan dengan keinginan para cukong yang memodalinya.

Menurutnya para buruh sebaiknya mendesak Jokowi untuk mengatakan visi misinya di bidang perburuhan. Mengingat sistem buruh outsourcing sangat menindas kaum buruh.

“Padahal buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDIP. Tapi ironisnya dia (Jokowi) justru menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Jokowi terkesan menghindar dan tidak ingin banyak berkomentar mengenai keberadaan sistem alih daya (outsourcing) di Indonesia . Menurut Jokowi, apabila outsourcing bertentangan dengan UU, maka dirinya menilai keberadaan outsourcing itu tidak dapat diterapkan.

Padahal, sistem outsourcing itu berlaku sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentant Ketenagakerjaan yang dikeluarkan semasa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang tak lain adalah Ketua Umum PDIP. [KbrNet/TribunNews/adl]

Jakarta – KabarNet: Penipu ulung yang berkedok sebagai ustadz dan tabib, Guntur Bumi, akhirnya diseret dan dijebloskan ke tahanan Mapolda Metro Jaya.

Setelah menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya selama sekitar 14 jam, ‘ustadz palsu’ Guntur Bumi yang memiliki nama asli M. Susilo Wibowo akhirnya resmi ditahan polisi, Senin 5 Mei 2014, malam untuk mempertanggung-jawabkan sejumlah kasus tindak kejahatan penipuan dan pelecehan seksual yang dilakukannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, menyatakan Guntur Bumi selesai diperiksa pukul 20.45 WIB. “Ya, selesai diperiksa 20.45 WIB. UGB (“Ustadz” Guntur Bumi, red.) langsung ditahan,” kata Rikwanto, seperti dikutip TribunNews, Senin 5 Mei 2014 malam.

Rikwanto menuturkan, dari hasil pemeriksaan, akhirnya penyidik memutuskan menahan Guntur Bumi yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan sesuai Pasal 378 KUHP. Ia menjelaskan Guntur Bumi diciduk pihaknya di rumahnya di Jalan Kesehatan, Pesanggrahan, Bintaro, Senin Senin 5 Mei 2014 pagi pukul 05.30 WIB. “Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari yang bersangkutan. Ia baru saja pulang dari beberapa tempat. Kami tangkap yang bersangkutan di depan rumah,” kata Rikwanto.

Rikwanto menjelaskan penangkapan UGB berdasarkan laporan dugaan penipuan sesuai Pasal 378 KUHP, oleh pelapor atas nama Irfani. Menurutnya Irfani merasa ditipu dan dirugikan sebesar sekitar Rp 75 Juta saat menjadi pasien UGB. “Dalam laporan tersebut pelapor berobat, kemudian dari tubuhnya keluar ulat besar, lalu dari kaki keluar kecoa, serta ada juga tali pocong keluar dari perut dan lain-lain,” kata Rikwanto.

Menurut Rikwanto setelah didalami, adanya ulat besar, kecoa dan tali pocong serta hal lainnya, merupakan unsur utama penipuan dalam pengobatan palsu yang dilakukan UGB. “Unsur penipuannya ada disitu. Yang jelas itu tidak datang dengan sendirinya, tidak muncul sendiri barang-barang tersebut, karena sudah disiapkan,” tegas Rikwanto.

Sebab, lanjut Rikwanto, lantaran keluar barang-barang itu dari tubuhnya, Irfani divonis UGB terkena santet. “Kemudian diminta melakukan “pembersihan” (pembersihan pengaruh santet, red.) di rumah sehingga harus bayar mahar sekitar Rp 75 juta,” ujar Rikwanto.

Berdasarkan laporan tersebutlah, sambung Rikwanto, pihaknya melakukan tindak lanjut. “Dengan laporan, cukup bukti, penyidik tetapkan UGB sebagai tersangka dan tadi pagi ditangkap. Saat ini yang bersangkutan resmi ditahan,” tandasnya.

Ia mengatakan selain menciduk UGB, polisi juga memeriksa 4 asisten Guntur Bumi, namun sampai saat terakhir tidak terbukti terkait dugaan penipuan.

Rikwanto menyampaikan, ada belasan laporan yang diterima Polda Metro Jaya, terkait penipuan yang dilakukan Guntur Bumi serta satu laporan soal dugaan pelecehan seksual. “Laporan polisi ada 11, serta ada satu laporan yang mewakili 16 orang. GB sementara dijerat Pasal 378 KUHP soal penipuan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” papar Rikwanto.

Sementara itu, lanjut Rikwanto, istri Guntur Bumi, Puput Melati (PM), juga dilaporkan seseorang terkait kasus pencucian uang. Karenanya polisi juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Puput Melati tersebut. “Untuk istrinya, itu ada laporan tersendiri,” kata Rikwanto.

Dalam laporan LP/1453/V/2014/PMJ/Dir Reskrimum, pelapor atas nama Salestinus melaporkan GB, Puput Melati, Dian Yunita ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan untuk mata pencaharian dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selestinus mewakili kliennya bernama Siti Aminah melapor ke Polda Metro pada Kamis 24 April 2014, pukul 19.00. “Laporan TPPU ini masih kami dalami. Artinya dari pengobatan alternatif GB, ditelusuri siapa yang mengumpulkan yangnya dan digunakan untuk apa saja,” kata Rikwanto.

Menurut Rikwanto untuk laporan TPPU yang dituduhkan ke istri UGB, Puput Melati, ancaman hukumannya diatas 5 tahun penjara.

Untuk diketahui agar masyarakat bersikap waspada, para penipu seperti Guntur Bumi dalam melaksanakan kejahatannya sebagai ustadz palsu, biasanya mendekati komunitas para ustadz, kiyai, bahkan orang-orang saleh, untuk diajak bergaul dan berkawan. Para penipu tersebut rajin hadir di majelis-majelis taklim, bahkan membuka pesantren. Hal itu mereka lakukan untuk menunjang praktek penipuan yang dilakukannya agar masyarakat terkecoh dan percaya.

Demikian juga halnya dengan Guntur Bumi, sempat beredar sejumlah tayangan dan foto-foto di media yang memperlihatkan dirinya sedang bersama para ustadz terkenal, tokoh-tokoh ormas Islam, bahkan dengan para pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Belakangan baru disadari kalau keberadaan dan peredaran tayangan-tayangan dan foto-foto tersebut rupanya memang disengaja sedemikian rupa oleh Guntur Bumi sebagai alat propaganda untuk menunjang profesinya sebagai ustadz ‘palsu’. [KbrNet/TribunNews/Ulasan Redaksi/adl]

Mesir – KabarNet: Pengakuan As-Syawisy Abdul Hamid Mahmud Abdullah, salah seorang tentara yang ekskusi proses pembunuhan Imam Syahid Hasan Al-Banna pada 60 tahun yang lalu, yang mana beliau menceritakannya dalam bentuk gambar dan suara -Audio visual.

Beliau menceritakan bagaimana kronologi pembunuhan Hasan Al-Banna yang dibiayai langsung oleh Mayor Jenderal Salim Zaki komisaris Kairo saat itu; yang mendapatkan biaya operasi pembunuhan dari Raja Farouk kepada beberapa orang bersenjata penjaga perbatasan Mesir, dan dia berkata bahwa orang yang melakukan eksekusi adalah teman-teman mereka yaitu Muhammad Al-Jazar yang terkenal dengan sebutan Muhammad Shalom, yang mendapatkan upah melalui Salim Pasha sebesar 300 Pound Mesir dan satu buah jam emas.

Pada awal pertemuan, Abdul Hamid Mahmud Abdullah menceritakan bahwa dirinya lahir pada tahun 1926, lalu mendaftar sebagai tentara perbatasan pada tanggal 3 Juli 1947, dan umurnya pada saat itu 18 tahun; dan dirinya terkejut dengan adanya pelatihan khusus di dalam satuan barisannya dan mendapat perintah langsung dari komandan penjaga perbatasan “Pasha”, sebuah perintah untuk membawa senjata “Pecut” bersama dengan rekan yang lainnya, dan tugas mereka adalah membubarkan orang-orang agar tidak masuk ke king Nazili Street (sekarang Ramses), sedangkan Muhammad Shalom ditugaskan membunuh Syeikh Hassan Al-Banna, dan ikut bersamanya Taufiq Said, sementara yang melakukan monitoring adalah Salim Zaki Pasha, Komisaris modal.

Abdul Hamid menceritakan, rincian peristiwa terjadi pada malam hari lebih dari 60 tahun yang lalu, dia berkata: waktu itu Kami turun dari mobil, dan bersama Kami, Taufiq Said dan Muhammad Shalom. Adapun Said dan Shalom bertugas memonitoring Syeikh Hassan Al-Banna, lalu keduanya shalat bersamanya di dalam masjid yang terletak di samping yayasan Pemuda Muslim, dan bersama syeikh Hasan Al-Banna ada satu orang, kemudian Shalom melakukan tugasnya dengan menembakkan senjata ke tubuh Syeikh Hassan Al-Banna dengan pistolnya sebanyak 6 kali, dan peristiwa tersebut dilakukan dalam tempo seperempat jam saja.

Abdul Hamid menambahkan bahwa dirinya bersih dari darah Syeikh Hassan Al-Banna, namun kejahatannya adalah bahwa beliau ditugaskan untuk menghalau dan memukul warga yang lain agar tidak melewati jalan tersebut dan berkerumun pada jasad Syeikh Hasan Al-Banna. dia menambahkan: “Saya terus terang memukul orang-orang dengan ”Pecut” sehingga berlari dari hadapan saya dan jika saya tidak pukul mereka maka mereka yang akan memukul atau membunuh kami.

Ia menjelaskan bahwa dirinya dan kawan-kawan lainnya mendapatkan upah langsung dari Raja dalam tugas khusus ini, yang diberikan oleh Hussein Zaki Pasha, yaitu berupa uang sebesar 200 pound Mesir, dan ditambah dengan satu buah jam emas, sementara Shalom menerima upah sebesar 300 pound dan satu buah jam emas. Dia juga mengatakan; Pasha Salim Zaki Pasha memberitahu kami bahwa hal ini merupakan hadiah dari Raja, dan menegaskan bahwa mereka tidak perlu menemui raja. Saat itu mereka menganggap bahwa Salim Zaki Pasha adalah orang kedua setelah Raja Dan lebih kuat dari Perdana Menteri sendiri.

Asy-Syahiid Imam Hasan Al-Banna

Selanjutnya, dalam tulisan ini kami sampaikan kepada pembaca pengakuannya secara tertulis, kesaksian akan kronologi pembunuhan Hasan Al-Banna, dan sebelumnya kami sampaikan kepada para pembaca bahwa As-Syawisy Abdul Hamid yang telah melakukan kesaksian darinya, berumur melebihi delapan puluh tahun, dan memiliki masalah pendengaran, karena itu semua pertanyaan diajukan secara tertulis sehingga dirinya dapat membaca kemudian menjawabnya:

Bisa diceritakan siapa sebenarnya Anda?

Nama saya adalah Abdul Hamid Mahmud Abdullah, lahir pada tahun 26 milady (1926-red) dan saya adalah orang pertama yang bergabung dalam ketentaraan Kerajaan Mesir yang bertugas di perbatasan, pertama kali saya bertugas pada tanggal 3-7-1947, waktu itu saya baru selesai dari latihan, masih fresh, baru keluar dan selesai dari latihan.

Siapa yang memerintahkan Anda melakukan tugas ini? Dan siapa yang menjadi komandan langsung dalam tugas ini?

Raja, dialah yang menugaskan langsung operasi ini, dan seluruhnya atas komando langsung dari Salim Zaki Pasha, dia adalah tangan kanannya Raja, adapun rincian kronologi nya adalah, ketika syeikh Hassan Al Banna keluar dari masjid yang terletak di samping jam’iyah Ikhwanul Muslimin (Asy-Syubbanul Muslimin) dan bersamanya Taufiq Said dan Muhammad Al-Jazzar (Muhammad Shalom) satu berjalan begini dan yang lainnya begini, lalu menembakkan senjata ke tubuh Hasan Al-Banna sebanyak 6 kali.

Jadi Anda berada dimana sewaktu kejadian?

Saya tidak tahu menahu masalah ini, tugas saya adalah menghalau orang-orang agar menjauh dari tempat kejadian, betul saya hanya menghalau orang-orang dengan senjata “pecut”, kemudian mereka lari dari saya dan saya pun pergi ke pintu, dan selain itu saya tidak tahu apa-apa, sementara yang pegang senjata adalah Muhammad Shalom.

Yang bertugas mengekskusi adalah Muhammad Shalom, tugas saya adalah menghalau orang, dan saya tidak berada di tempat penembakan, karena Salim Zaki hanya memberi saya senjata perbatasan dan dia menyuruh saya untuk menghalau dan membubarkan orang-orang.

Apakah Anda mendapatkan upah dari operasi tersebut?

Ya, Raja memberikan kepada setiap orang hadiah berupa satu buah jam dari emas dan uang sebesar 200 pound, sementara Shalom menerima 300 pound dan satu buah jam dari emas, pada saat itu saya masih muda, umur saya baru 18 tahun, sementara Salim Pasha yang memiliki peranan dan kendali, Mesir berada di tangan kekuasaan Salim Zaki, Komisaris Modal seluruhnya.

Apakah Anda berjumpa dengan raja?

Tidak.. saya tidak berjumpa siapa pun, semuanya ada pada kendali Salim Pasha.. dialah menjadi komando semua ini.

Apakah Salim Pasha yang memerintahkan ini semua?

Zaki lah yang memberikan semua perintah ini kepada Pasha. Dan Pasha memberikan kepada kami beberapa tugas; dia berkata kepada Muhammad: “Tembak dan kami akan berusaha menutupinya”. Cukup, kami tidak tahu apa-apa terhadap urusan ini, dan Pasha menyampaikan perintah kepada setiap orang langsung oleh dirinya sendiri, dan bagaimana Muhammad menembak nya, dia sampaikan kepada saya dengan pecut.

Siapa yang dimaksud dengan Pasha?

Yang dimaksud dengan Pasha adalah direktur tentara perbatasan, saya tidak tahu persis namanya siapa, saya Cuma kenal dengan sebutan Pasha besar.

Anda tidak menyesal melakukan kejahatan ini?

Saya tidak tahu apa-apa masalah ini .. karena yang saya lakukan hanyalah menghalau orang-orang dengan pecut, dan saya shalat, saya pergi haji, saya tobat kepada Allah. Kesalahan saya hanyalah menghalau orang saja, saya tidak punya unta betina dan unta jantan (tidak lebih dari itu-red).

Jadi siapa yang mesti dituduh?

Terdakwa pertama adalah Mohammed Shalom yang melakukan penembakan langsung sebanyak dua kali bukan hanya sekali, dan saya hanya berlari, dan tugas saya adalah berlari di belakang orang-orang; karena saya khawatir mereka akan mengatakan kepada tentara perbatasan bahwa saya tidak berlari di belakang orang-orang.. seakan kelompok tersebut (jamaah Ikhwan-red) melakukan penembakan, membunuh orang-orang seperti minum air saja.

Apakah setelah itu ambulans datang ke tempat kejadian?

Ambulans datang setengah jam setelahnya

Apa yang Anda lakukan setelah itu?

Saya tidak tahu apa yang terjadi kecuali senjata pistol telah membunuh, kemudian saya masuk pintu gerbang .. saya buka topeng, lalu pakai jalabiyah (baju gamis) dan berlari sepanjang jalan.. kurang lebih seperempat jam dan tugas saya selesai.

Apakah Anda yakin pada saat itu bahwa Syaikh Hassan Al-Banna telah mati?

Saya tidak tahu apakah dia sudah mati atau belum, hanya saja saya mendengar darinya mengucapkan syahadah, dia berkata: “La ilaaha Illallah” (Tidak ada Tuhan selain Allah), itu saja dan tidak mengucapkan: “Muhammad Rasulullah” (Muhammad itu adalah utusan Allah). Lalu saya bertanya kepada Shalom: “kenapa orang ini bersyahadat seperti itu?”, Ia berkata kepada saya: “Saya tidak tahu…sepertinya dia masih hidup, dan bicaranya banyak sekali setelah ditembak, dia belum mati saat berada di jalan tadi, namun dia telah meninggal saat berada di ambulans.. ditubuhnya terdapat 5 atau 6 peluru, dan tidak ada seorang pun yang membantunya”, dan jalanan saat itu seluruhnya sudah bersih; tidak ada seorang pun yang tahu, dan saya tinggal sendirian, saya saat itu berumur 18 tahun, dan tugas saya waktu itu hanya menghalau orang-orang .. itu saja tidak ada yang lainnya .. saya menghalau orang-orang agar tidak datang menghampiri tempat kejadian, dan saya dengan rekan saya memukul orang-orang.. Mereka berkata kepada saya, bubarkan jalanan, sedangkan yang bertugas mengekskusi adalah Muhammad Shalom, dan Salim Zaki dan Taufiq Said sebagai komandannya; keduanyalah yang melihat dan tahu betul kejadiannya.. sementara saya tidak tahu sama sekali..

Apakah saat peristiwa terjadi ada orang lain?

Waktu itu jalanan gelap, dan toko-toko sudah pada tutup, dan lampu jalanan seluruhnya dimatikan, sedangkan yang ada di jalanan adalah jamaah Ikhwanul Muslimin itu sendiri yang dipukul, hanya ada dua toko yang masih buka, dan ada juga toko emas yang masih buka; sekitar dua atau tiga toko.

Siapa yang lebih tahu dan bertanggung jawab terhadap operasi ini?

Yang lebih tahu masalah ini ada tiga orang: Muhammad Al-Jazzar, Salim Zaki, Taufiq Said, sementara raja adalah bos besarnya; empat orang inilah yang mengetahui betul kejadiannya.. mereka berkata: Bunuh dia, karena telah banyak melakukan masalah di perbatasan dan membantah perintah raja. Empat orang inilah yang tahu persisi peristiwanya, dan Muhammad Al-Jazar, ketika dia masih hidup sangat dekat sekali, dan saat ini seluruh orang tersebut telah mati, sementara raja yang mulia, adalah bos besar kami.

Semua orang takut kepadanya, semua orang berada dalam kekuasaannya, dan Zaki berada di belakangnya langsung; dia bertemu dengan salah seorang warga dari Inggris, tidak ada manfaatnya bertanya kepadanya dan akhirnya datang yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian datang Salim Pasha, komisaris modal.

Apakah Inggris memiliki andil dan kontribusi dalam peristiwa ini?

Inggris saat itu menguasai Mesir, dengan tujuan apa yang disampaikan oleh Abdul Nasser .. tidak ada seorang yang berani mengatakan tiga tambah tiga berapa, dan mereka punya berita, dan mungkin wallahu a’lam, mereka menyampaikannya pada saat di perbatasan bahwa Pasha menerima berita untuk membunuh Hasan Al-Banna, dan yang lebih tahu masalah ini adalah Salim Zaki Pasha, dan semuanya telah meninggal pada tahun enam puluhan.

Dan Allah Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada manusia hak mereka, maksud firman Allah: “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh”. (An-Nisa:78)

Salim Zaki mati karena kecelakaan saat tersentuh air dan air tersebut teraliri listrik…… Saya sampaikan kepada Anda bahwa satu-satunya kesalahan saya adalah menghalau dan membubarkan atau memukul orang-orang, namun kalau saya tidak memukul mereka, maka mereka yang akan bunuh saya seperti minum air; karena mereka itu adalah para pejabat Mesir. [KbrNet/al-ikhwan.Net]

Source: Ikhwanonline.com

Jakarta – KabarNet: Freeport McMoran Indonesia telah melakukan kejahatan multidimensional. Kejahatan lingkungan, kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi, kejahatan hukum dan kejahatan politik dilakukan serentak oleh perusahaan pertambangan yang termasuk dalam kategori industri hitam ini.

Dalam berbagai kesempatan WALHI dan JATAM telah berulangkali meniup peluit peringatan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah kongkrit untuk menghentikan kejahatan serba aspek itu demi menegakkan kedaulatan ekonomi, hukum dan politik Indonesia. Namun hasilnya sebegitu jauh sungguh mengecewakan.

Bahkan kesan yang kita peroleh adalah protes dan jeritan anak-anak bangsa di Papua dan di tempat lain seperti Jakarta dianggap oleh Pemerintah yang berkuasa saat ini sebagai gangguan dan ribut-ribut belaka tanpa makna. Kesan cukup kuat menunjukkan Pemerintah melindungi berbagai kejahatan Freeport itu sambil seolah mengatakan: “JANGAN KHAWATIR FREEPORT, TERUS SAJA SILAHKAN MENGURAS SDA KAMI DI PAPUA, KAMI AKAN TETAP MELINDUNGI ANDA”.

Di rumah rakyat Indonesia siang ini, kita mencoba meniup peluit (whistle-blowing) sekeras-kerasnya dengan harapan para anggota DPR RI dan Pemerintah Susilo mendengar peringatan dan “teriakan” kita bahwa telah terjadi penjajahan ekonomi dan politik oleh Freeport terhadap Indonesia.

Penjajahan yang begitu telak dan kasat mata itu seharusnya segera dihentikan. Namun ada kemungkinan, sekeras-kerasnya peluit dibunyikan, jika yang kita hadapi adalah orang-orang pekak dan tuli, maka si peniup peluit bisa-bisa lelah sendiri.

Kasus Freeport bukanlah satu-satunya. Ada berlusin-lusin kontrak karya pertambangan lainnya antara Indonesia dengan berbagai korporasi asing yang tidak masuk akal sehat. Mengapa? Karena hampir semua kontrak karya pertambangan itu merupakan pengulangan praktek penjajahan. Korporasi asing mendapat keuntungan yang terlalu besar, sementara pihak Indonesia hanya mendapat royalti ala kadarnya dan memikul beban dan destruksi lingkungan yang mustahil dapat dipulihkan.

Mungkinkah kita mengembalikan sebuah gunung kecil yang sudah lenyap dihajar Freeport dan berubah jadi “danau” buruk dan melelehkan salju di puncak Gunung Jaya Wijaya yang merupakan salah satu keajaiban alam? Keajaiban alam itu kini tinggal kenangan. Keserakahan Freeport adalah tipikal korporasi internasional yang bergerak di bidang pertambangan. Exxon mobil adalah penjarah SDA negara-negara berkembang yang tidak kalah serakah.

Kita mengetahui, Pemerintah Susilo telah memberikan operatorship minyak Blok Cepu sepenuhnya kepada Exxon. Juga Exxon diberi hak untuk mengeksploitasi minyak kita sampai tahun 2036. Di salah satu gedung di kompleks MPR/DPR RI ini Persatuan Ahli Geologi Indonesia pernah memprotes keras keputusan Pemerintah itu karena mereka merasa terhina, dianggap tidak mampu mengeksploitasi SDA milik kita sendiri. Sayang, protes itu dianggap angin lalu. Tidak kalah gila adalah bagaimana Indonesia mendapat 0% takkala Exxon menguras gas alam kita di Natuna.

Pertambangan gas alam yang dikerjakan Exxon di wilayah Natuna itu sangat ganjil. Produksi gas alam itu dibawa ke wilayah Singapura lewat pipa bawah laut, dijualkan oleh agen-agen Exxon di negara Singa itu, tanpa sedikit pun kita pernah tahu, berapa volume gas alam kita yang dijarah dan berapa nilai kerugian kita untuk masa puluhan tahun. Menurut Paul Krugman, Exxon adalah musuh planet bumi. Dimana-mana Exxon menghancurkan lingkungan hidup demi maksimalisasi profit yang dikejar. Exxon menjadi musuh planet bumi karena telah menyogok para ilmuwan yang meragukan adanya global warming. Implikasinya adalah bahwa Exxon dengan jaringan pertambangannya yang terbesar di muka bumi tidak punya andil dalam global warming.

Krugman menunjukkan bahwa bukan hanya Exxon sebagai korporasi yang serakah, tetapi juga para direksinya. Lee Raymond, mantan CEO Exxon, selama bekerja 13 tahun mendapat gaji $ 686 juta atau sekitar 6 triliun dan 174 milyar rupiah. Lumayan bukan? Kembali ke Freeport. Freeport melanjutkan penjajahan dan penghinaannya pada Indonesia ketika Freeport meng-akuisisi Phelps Dodge Corp, perusahaan pertambangan emas saingannya senilai $ 25,9 milyar. Bayangkan, hampir 26 milyar dolar. Dari jumlah pembayaran yang senilai sekitar 234 triliun rupiah itu, yang 70% dibayar tunai dan sisanya diselesaikan lewat pinjaman Bank.

Cerita Prof. Dr. M. Amien Rais, saya diberitahu seorang lobbyist Partai Demokrat Amerika, sesungguhnya tindakan Freeport itu keliru karena cadangan SDA kita di perut bumi Papua dijadiakan kolateral atau jaminan kredit bank. Harusnya, kata dia, Indonesia merasa terhina karena tidak dilibatkan sama sekali dalam akuisisi Phelps Dodge tersebut. Saya katakan bagaimana Indonesia merasa terhina, wong faham saja tidak. Tetapi saya yakin Presiden Susilo (mantan menteri pertambangan RI) dan Menteri Purnomo tentu faham dan sangat faham dengan apa yang terjadi.

Sikap Indonesia terhadap korporasi asing agaknya memang berbeda dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya yakin negara-negara petro-dollar di Timur Tengah menjadi kaya karena pemerintah di Kawasan itu tidak bodoh-bodoh amat. Bahwa korporasi minyak dan pertambangan dari Amerika, Inggris, Belanda, Prancis dll diundang untuk melakukan kegiatan pertambangan itu sudah pasti. Akan tetapi dalam production-sharing dan profit-sharing, negara-negara Timur Tengah itu cukup cerdas dan berani meminta bagian yang lebih masuk akal, dibanding Indonesia. Indonesia nampak selalu tunduk, merunduk, bahkan tiarap berhadapan dengan korporasi asing yang dalam 24 jam sehari – semalam ideologi mereka adalah maksimalisasi keuntungan dengan segala cara.

Pemerintah Susilo tidak boleh lupa bila keserakahan dan keganasan berbagai korporasi asing seperti Freeport tersebut dibiarkan, apalagi dilindungi, hakekatnya Pemerintah Susilo sudah melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri. Dengan kata lain, Pemerintah telah melakukan State-Corporate Crime, yakni kejahatan korporasi yang dibiarkan atau bahkan difasilitasi oleh negara. Kebijakan ekonomi dan kebijakan pertambangan Pemerintah Susilo nampaknya belum berubah dari kebijakan-kebijakan sebelum reformasi.

Malah dalam kasus Blok Cepu, kebijakan yang diambil hanyalah meneruskan kebiasaan buruk masa lalu, yakni mensubordinasikan kepentingan bangsa sendiri dibawah kepentingan korporasi asing. Tentu pernyataan saya ini akan dibantah, tetapi fakta selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Bayangkan, kontrak karya II antara Indonesia dengan Freeport baru berakhir pada 2041. Di tahun itu angkatan saya, Jusuf Kalla, Susilo B. Yudhoyono, dan seanteronya sudah berpindah ke alam baka. Bisakah kita tenang di alam baka jika generasi cucu kita merasa kecewa berat karena kita biarkan terus kekuatan korporatokrasi menguras ludes SDA kita di daratan, lautan dan perut bumi Indonesia?

Sehingga kita mewariskan kemelaratan, kekecewaan dan kehancuran ekologi pada cucu dan cicit kita? Saya tetap yakin bangsa Indonesia bisa jadi bangsa besar di masa datang. Tetapi proyeksi Indonesia menjadi salah satu dari 5 raksasa ekonomi dunia di th 2030 dengan dasar keadaan kita sekarang yang makin terpuruk, kiranya masih jauh panggang dari api. Disamping itu tentu dapat meninabobokkan bangsa yang sedang resah dan gelisah menghadapi kehidupan yang tetap saja sulit.

Kemerosotan dalambanyak hal adalah prestasi Pemerintahan Susilo. Kiranya peringatan seorang ekonom terkenal, Ravi Brata, bagus untuk dicamkan oleh Pemerintah Susilo dan para Anggota DPR kita yang mudah lupa diri.

Professor Brata mengatakan: “Setiap jenis korupsi adalah buruk, tetapi korupsi kebijakan ekonomi mungkin adalah yang paling bejat. Kejahatan seperti itu terjadi bilamana para anggota DPR bukan saja memperkaya diri sendiri, tetapi juga menolak perbaikan hidup bagi masyarakat yang tertindas, yakni bagi mereka yang memiliki kekuatan tawar yang kecil dan merupakan bagian terlemah dalam masyarakat” (Any kind of corruption is bad; but the corruption of economic policy is perhaps the worst. Such malfeasance occurs when lawmakers not only enrich themselves but also deny just rewards to the downtrodden, that is, to those who have little bargaining power and are the weakest sections of society) Kalau saya boleh menambahkan, DPR RI kita sekarang ini telah, sedang dan akan meloloskan bersama pembuatan berbagai Undang-Undang di bidang kehutanan, pelayaran, penanaman modal asing, pengolahan air, energi dan listrik, yang sebenarnya, sekali lagi, semuanya lebih menguntungkan pihak asing daripada rakyat sendiri. Luar biasa.

Kemarin kita dikagetkan dengan kemungkinan lolosnya RUU Penanaman Modal yang kental kepentingan asing. Memang sulit membuktikan bahwa ada tekanan – rayuan – sogokan dari korporasi asing pada sementara anggota DPR kita. Namun dengan adanya penolakan terhadap usulan penanganan dugaan kejahatan korporasi dari DPR RI itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Eksekutif dan Legislatif kita hakikatnya telah menjadikan Indonesia for Sale. Bayangkan, para pemodal asing dibolehkan memiliki hak guna usaha sampai 70, 80, dan 95 tahun. Indonesia seperti negara yang kesurupan atau kesetanan. Tanah, sebagai aset termahal, dapat diserahkan ke kapitalis asing sampai mendekati satu abad.

Demikian juga hutan-hutan kita juga sedang dipindah tangankan ke pemodal asing untuk kurun waktu 75 tahun sampai satu abad. Indonesia for Sale!!. Kita perlu belajar dari negara-negara lain seperti Venezuela dan Bolivia. Kedua negara ini berhasil keluar dari cengkeraman korporatokrasi internasional. Mereka berhasil melakukan negosiaisi ulang atas seluruh perjanjian pertambangan dengan pihak asing yang semula merugikan bangsa sendiri. Rakyat Venezuela mulai menikmati hasil SDA nya secara lebih besar sejak sekitar 4 tahun lalu, sedangkan rakyat Bolivia merasakan hal yang sama sejak akhir tahun 2006.

Ternyata keduanya berhasil melakukan negosiasi seluruh kontrak pertambangan dengan korporasi asing. Tidak betul bahwa renegosiasi kontrak pertambangan adalah tabu. Malaysia dan Iran, bahkan negara-negara penghasil minyak, gas dan mineral di Timur Tengah pada umumnya tidak menjadi bangsa pecundang. Setahu saya, sulit dicari sebuah bangsa yang lupa diri dan lupa harga, martabat dan kehormatan diri seperti halnya bangsa Indonesia. Yang kita alami sesungguhnya adalah sebuah malapetaka kebodohan, rasa rendah diri yang berlebihan (inferiority complex) dan sekaligus rasa tidak percaya diri.

Namun masih ada secercah harapan, asalkan beberapa hal di bawah ini dapat dipenuhi. Pertama, pimpinan nasional atau pemerintah hendaknya berjiwa pemberani, memiliki moral courage untuk membela kepentingan bangsa sendiri berhadapan dengan kepentingan korporasi internasional. Indonesia harus berdiri sejajar dan sama tinggi dengan negara manapun juga. Indonesia adalah negara merdeka berdaulat penuh.

Kini makin terbukti, negara-negara yang menjauhi A.S. dan berusaha menegakkan kemandirian justru semakin berhasil dan mengalami kemajuan cepat. Anehnya, Indonesia dibawah Presiden Susilo semakin merapatkan diri dengan Paman Sam. Kedua, diperlukan kekompakan antara Eksekutif dan Legislatif untuk memukul balik setiap usaha hegemoni korporasi asing dalam menguasai Indonesia. Yang terlihat sekarang kedua lembaga demokrasi kita justru semakin mendekat dan mengunggulkan kepentingan korporasi asing daripada kepentingan bangsa sendiri. Ketiga, komponen-komponen bangsa seperti TNI, Polri, kaum intelektual, media massa, tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh informal seharusnya memadukan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan kita dalam arti luas dari penerobosan kepentingan korporasi asing.

Sayang sampai sekarang belum terlihat penggalangan visi dan penyamaan posisi dalam menghadapi invasi politik, ekonomi dan budaya sebagai akibat proses globalisasi yang tidak terelakkan. Yang terlihat adalah baik DPR maupun Pemerintah berlomba membuka pintu rekolonisasi ekonomi Indonesia. Dengan stock kepemimpinan nasional yang sedang berkuasa sekarang ini dan dengan gaya dan semangat kerja seperti sekarang, jawaban atas pertanyaan Beranikah INDONESIA MENGHENTIKAN “PENJAJAHAN” FREEPORT? barangkali sudah jelas. Jawaban itu adalah tidak berani. Sama sekali tidak berani. Namun, saya harap saya keliru. Wallahu a’lam.

Catatan: Harian The New York Times edisi 27 Desember 2005 pernah memuat laporan panjang, 3 halaman penuh tentang kegiatan Freeport dengan Judul “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste”. Disitu digambarkan betapa sementara perwira tinggi TNI dan Polri telah masuk dalam daftar penerima honorarium khusus. Juga untuk beaya pengadaan infrastruktur militer telah dikeluarkan dana sebanyak 35 juta dollar. Termasuk 70 Land Rover dan Land Cruiser yang diperbaharui setiap tahun. Seorang tokoh CIA dan dua mantan perwira militer AS juga digunakan. Melihat jaringan intelligence, polisi dan militer antara AS dan Indonesia di Freeport, agaknya tidak mudah untuk mengatakan NO pada Freeport.

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyatakan, keuntungan yang didapat PT. Freeport Indonesia dari hasil tambangnya di Papua mencapai Rp 4.000 triliun. Hal ini dihitung dari hasil laporan cadangan mineral PT. Freeport Indonesia di tahun 2010.

“Cadangan mineral PT. Freeport Indonesia berdasarkan laporan tahunannya di tahun 2010, cadangan emas sebesar 55 juta ons, tembaga 56,6 pounds dan perak 180,8 juta ons di tambang Grasberg. Maka dengan harga mineral terutama emas yang terus naik, cadangan ini berpotensi menghasilkan USD 500 milyar atau sekitar Rp. 4000 triliun,” jelasnya.

Sebab itu, dirinya menilai perbuatan dengan memsukan unsur pembayaran pajak PPH untuk membesar-besarkan penerimaan Negara adalah tindakan yang tidak fair alias tidak adil.

Padahal menurutnya, pembayaran pajak memang sudah menjadi kewajiban perusahaan tambang sebagai biaya operasional perusahaan sebelum memperhitungkan keuntungan.

“Disebutkan setelah beroperasi lebih empat dasawarsa, total kontribusi PT. Freeport Indonesia hingga Juni 2011 sebesar 12,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas royalti USD 1,3 miliar, deviden USD 1,2 miliar, PPh badan USD 7,9 miliar, PPH karyawan dan pajak lainnya USD 2,4 miliar. Tentu saja ini tidak relevan,” tegasnya di Jakarta.

Atas dasar hal itulah, dirinya mendesak PT. Freeport Indonesia harus mau renegosiasi dan mematuhi seluruh UU Nomor 4 Tahun 2009, tanpa kecuali. Jika PT. Freeport Indonesia tidak mau menjalankannya, maka perusahaan tambang asal Amerika tersebut dapat dikatakan telah melakukan pembangkangan atas undang-undang dan dapat ditindak lanjuti dengan pemutusan kontrak karya.

Selain itu dirinya juga mendesak agar pemerintah Indonesia juga mencabut PP No. 20 Tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA). Begitu juga dengan surat keputusan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Nomor 415/A.6/1997 yang antara lain berisi ketentuan membebaskan PT. Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi.

Terlebih lagi penerbitan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala BKPM yang jabatannya lebih rendah daripada Presiden, mengingat bahwa kontrak karya PT. Freeport Indonesia yang menandatangani adalah Presiden, sehingga tidak ada alasan BKPM untuk mengeluarkan surat yang bertentangan dengan kontrak karya yang ditandatangani Presiden.

Dimana dengan mencabut PP tersebut, lanjutnya, PT. Freeport Indonesia tidak dapat berkelit soal kewajibannya untuk melakukan divestasi saham seperti yang berlaku pada PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). “Maka itu, kedepan pemerintah pusat dan derah harus membentuk konsorsium untuk memiliki saham PT. Freeport Indonesia dan menjadi pengendali mulai saat ini hingga 10 tahun yang akan datang,” pungkasnya. (Subandi, pengamat politik, berbagai sumber)

KEJAHATAN KORPORASI

John Perkins adalah penulis asal Amerika Serikat yang mengungkapkan kejahatan korporatokrasi yaitu jaringan yang bertujuan memetik laba melalui cara-cara korupsi, kolusi, dan nepotisme dari Negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Cara kerja mereka mirip mafia karena menggunakan semua cara, termasuk pembunuhan untuk mencapai tujuan. Ia mengungkapkan bandit-bandit ekonomilah yang melenyapkan Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldos. “Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, termasuk istri kamu. Kamu ikut atau tidak?, kalau mau dilarang keluar sampai mati,” kata bos Perkins yang suatu hari raib ibarat hantu.

Ikon korporatokrasi yang nyata Wapres Amerika Serikat Dick Cheney. Ia mantan CEO Halliburton—kontraktor terbesar di dunia—dan sampai kini menjadi penasihat bisnis MNC itu.

Cheney penganjur serbuan ke Irak yang dipalsukan lewat senjata pemusnah massal. Kini Halliburton bersama MNC lainnya menikmati keuntungan dari ladang minyak Irak.

Tugas pertama Perkins membuat laporan-laporan fiktif untuk IMF dan World Bank agar mengucurkan utang luar negeri kepada Negara-negara Dunia Ketiga.

Tugas kedua Perkins adalah membangkrutkan negeri penerima utang. Setelah tersandera utang yang menggunung, Negara pengutang dijadikan kuda yang dikendalikan kusir. Negara pengutang ditekan agar, misalnya, mendukung Pemerintah AS dalam voting di Dewan Keamanan PBB. Bisa juga Negara pengutang dipaksa menyewakan lokasi untuk pangkalan militer AS. Sering terjadi korporatokrasi memaksa negeri pengutang menjual ladang-ladang minyak mereka kepada MNC (multinational corporation) milik Negara-negara barat.

Bos Perkins, Charlie Illingworth mengingatkan Perkins bahwa Presiden AS Richard M Nixon menginginkan KEKAYAAN ALAM INDONESIA DIPERAS SAMPAI KERING. Di mata Nixon, Indonesia ibarat Real Estate terbesar di Dunia yang tidak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet dan China. Perkins pun dinyatakan lulus sebagai bandit ekonomi andal berkat kariernya yang sukses di Indonesia. [KbrNet/RimaNews]

Sepak terjang MAFIA PUPUK atau MAFIA PANGAN Indonesia sudah sangat mengerikan. Mereka adalah penyebab utama kehancuran produksi tanaman pangan Indonesia. Mafia Pupuk merupakan penyebab utama meningkatnya kemiskinan para petani Indonesia dan puluhan juta keluarganya. Data statistik petani Indonesia berjumlah 28 juta jiwa & beserta seluruh anggota keluarganya total 97 juta jiwa atau sekitar 40% dari jumlah penduduk Indonesia.

Mafia Pupuk penyebab utama melonjaknya impor produk pertanian pangan (beras, kedelai, jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran – sayuran, dan lain-lain) Mafia Pupuk penyebab utama jebolnya APBN akibat subsidi ketahanan pangan yang setiap tahun meningkat cenderung meningkat.

Berdasarkan pagu anggaran subisdi pupuk tahun 2013 dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang APBN tahun 2013 Nomor 15 tahun 2013 tentang APBN Perubahan tahun 2013 di tetapkan sebesar Rp 15,83 trilliun. Dengan perhitungan subisdi pupuk, maka alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2013 sebanyak 9,25 juta ton. Untuk tahun 2014, subsidi pupuk dinaikan menjadi Rp. 21 triliun dengan alokasi kebutuhan 7,78 juta ton.

Alokasi subsidi pupuk setiap tahun melalui APBN tidak membawa rahmat, tetapi membawa bencana. Menteri Pertanian Suswono bersikap plin plan. Enam bulan lalu mengusulkan agar subsidi pupuk dihapus saja dari APBN dan anggaran subsidi pupuk itu dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian yang sekarang mengalami kerusakan di berbagai wilayah Indonesia. Usulan untuk menghapus subsidi pupuk selalu mengemuka setiap tahun, namun tetap tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Diduga, pernyataan menteri tentang rencana penghapusan subsidi pupuk itu hanya merupakan pancingan, tekanan atau sinyal agar BUMN Pupuk seperti PT PUSRI bersiap – siap menaikan alokasi suap kepada sang menteri pertanian tersebut. Praktek seperti ini sudah menjadi rahasia umum : subsidi pupuk hanya jadi bancaan korupsi, mulai dari tingkat menteri, dirjen, direksi BUMN Pupuk, distributor, penimbun, penyelundup hingga ke tingkat kelompok tani.

Pupuk Non Organik Merusak Kesuburan Lahan

Lebih dari itu Mafia Pupuk adalah penyebab utama hancurnya kesuburan 5.7 juta hektar lahan sawah di Indonesia, terutama karena terkontaminasinya lahan pertanian dengan bahan kimia berbahaya. Kesuburan lahan menghilang, sawah dan ladang malah menjadi beracun.

Mafia Pupuk selalu melakukan penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri yang mengakibatkan negara dan petani rugi triliunan per tahun, Mafia Pupuk ini juga kerap bermain kotor di jaringan distribusi pupuk nasional yang menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk setiap dimulai musim tanam.

Mafia Pupuk menghancurkan setiap ada program penyuburan lahan sawah dan program peningkatan produksi pertanian yang diusulkan melalui produk pupuk non kimia atau pupuk organik, dekomposer dan sejenisnya. Jangan harap produk – produk unggulan, terbaik dan efektif dalam meningkatkan kesuburan lahan dengan penggunaan produk pupuk non kimia akan pernah berhasil.

Mafia pupuk inilah sesungguhnya musuh utama pemerintah dan petani. Merekalah penyebab kegagalan peningkatan produksi pangan Indonesia, sehingga melanggengkan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan, yang menguras devisa negara serta mempermalukan bangsa Indonesia yang mengklaim negaranya sebagai negara agraris.

Mafia Pupuk adalah musuh utama negara yang mnghancurkan ketahanan dan kedaulatan Pangan RI selama hampir 30 tahun terakhir sejak Indonesia pernah mencatat prestasi swasembada pangan.

Mafia pupuk penyebab negara Indonesia menjadi rentan dan lemah di sektor pangan, tak mampu mengurangi kemiskinan petani dan keluarganya, menguras APBN melalui peningkatan anggaran bantuan sosial untuk rakyat miskin Indonesia yang notabene mayoritas adalah keluarga petani.

Mengindentifikasi Mafia Pupuk

Siapakah mereka para mafia pupuk yang seharusnya menjadi musuh bangsa No. 1, penjahat kelas berat dan pantas dihukum mati ?

Secara umum Mafia Pupuk Indonesia adalah para pejabat tinggi kementerian pertanian, mulai dari level menteri, dirjen, direktur hingga pejabat eselon V yang membuat atau terlibat dalam penerbitan kebijakan dan peraturan di sektor pertanian, khususnya pupuk.

Mafia pupuk berikutnya adalah direksi dan pejabat – pejabat di BUMN Pupuk : PT. Pusri, PT. Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Petrokimia Gresik dan BUMN penunjangnya.

Mafia Pupuk berikutnya adalah pejabat – pejabat kementerian BUMN bidang agrobisnis dan industri pangan. Menyusul mafia pupuk yang menyamar menjadi pimpinan dan anggota komisi IV dan VI DPR, para pimpinan dan anggota badan anggaran DPR. Cukup ? Tidak !

BUMN pelaksana, penyalur atau distributor seperti PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, Perum BULOG, PT, Bhanda Ganda Reksa, dan perusahaan distributor swasta juga dikategorikan sebagai mafia pupuk bila mana mereka melakukan penyimpangan bertujuan memperkaya diri dari pupuk bersubisdi.

Tak ketinggalan aparat kepolisian, kejaksaan bahkan KPK yang selama ini tidak pernah serius membasmi tuntas koruptor pupuk, terutama pada pupuk bersubsidi.

Mereka pantas mendapat hukum seberat – beratnya karena perbuatan korup mereka berakibat fatal, merugikan negara, menghancurkan kedaulatan dan ketahanan pangan, meningkatkan kemiskinan pada mayoritas rakyat petani Indonesia.

Profil Mafia Pupuk

Mari kita bahas satu per satu profil Mafia Pupuk dan modus operandi mereka dalam menghancurkan ketahanan pangan indonesia.

Pertama, mari kita cermati subsidi pupuk & ketahanan pangan pada APBN. Tahun 2013 subsidi pupuk Rp. 15.8 triliun, tahun 2011 Rp. 19 Triliun, tahun 2012 Rp. 17 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp. 21 triliun.

Anggaran subsidi pupuk pada APBN tersebut belum termasuk alokasi Rp. 2 Triliun dana cadangan yg dianggarkan Kementerian Keuangan dan di luar subsidi energi. Kita ketahui bahwa untuk memproduksi pupuk non organik dibutuhkan Bahan Bakar Gas yang luar biasa besar yang harganya juga disubsidi oleh negara melalui APBN.

Jadi subsidi uang rakyat/negara untuk program ketahanan pangan total lebih dari Rp. 60 triliun per tahun. Subsidi No. 2 terbesar setelah subsidi BBM. Itu sebabnya, dulu Wapres JK pernah marah besar ketika mengetahui betapa besarnya subsidi pangan di Indonesia tetapi tetap tidak mampu mewujudkan RI mencapai swasembada pangan. Sampai akhirnya Wapres JK meminta subsidi pupuk dan pangan sekitar Rp. 60 triliun itu sebaiknya dihapuskan saja, dari pada menjadi sumber korupsi para mafia pupuk / mafia pangan.

Lebih ekstrim JK mengatakan lebih baik anggaran subsidi pangan sebesar itu dialihkan untuk biaya impor pangan. Namun, terbukti rencana JK tersebut kandas. Gagal karena dikalahkan oleh mafia pangan/pupuk yang tangan kekuasaanya sampai ke istana presiden, kediaman cikeas, DPR dan partai – partai.i

Kembali ke Mafia Pupuk/pangan Indonesia, dapat diindentifikasi sebagai berikut :

Menteri Pertanian RI Suswono. Dia adalah mafia pupuk utama Indonesia, Suswono kader PKS ini awalnya adalah ketua komisi IV, sebelumnya pengusaha pupuk & importir sapi. Suswono semulanya hanya mafia kecil menjelma jadi mafia pangan raksasa seiring peningkatan karirnya sebagai menteri pertanian.

Setara dengan menteri pertanian, Indonesia pernah mencatat nama mafia pupuk terkemuka tiada duanya, dialah Jusuf Wangkar alias Jusuf Gunawan alias Jusuf Mawengka alias Jusuf Gunawan Wangkar alias Jusuf. Dia adalah staf khusus presiden bidang pangan dan energi, sebelum dipaksa berhenti karena korupsi pupuk, beras, benih, dan pangan lainnya diungkap akun twitter Triomacan2000 dan Hilmi Aminuddin dalam kesaksiannya di KPK pada Mei 2013 lalu.

Jusuf adalah adik kandung Kasan mafia pengadaan senjata dan alutista TNI. Mereka bersahabat dengan SBY dan keluarga Cikeas sejak puluhan tahun lalu, ketika Kolonel SBY menjabat Danrem di Yogyakarta.

Tak mau ketinggalan, Lydia istri Jusuf Wangkar bersama mantan kepala BULOG yang bahu membahu membantu korupsi pada impor beras dari vietnam, thailand, dan india. Mereka membuka perusahaan di sana untuk mengumpulkan beras ketika musim panen, dan kemudian stok beras mereka yang dibeli BULOG untuk diekspor ke Indonesia setelah mark up harga dan manipulasi kualitas. Kerugian negara sekitar Rp. 7 triliun sejak mereka berkolusi jadi mafia beras impor.

Mafia Pupuk berikutnya adalah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI Soemarjo Gatot Irianto. Dia mafia licik dan sangat korup. Jika Mentan Suswono banyak terima suap dari pengusaha / produsen pupuk non organik seperti PT. Acidatama cs, Dirjen Gatot Irianto modusnya berbeda.

Gatot disamping rutin meminta suap dari pengusaha pupuk, juga adalah komisaris utama BUMN PT petrokimia Gresik, bermain kotor pengadaan fosfat impor, terutama Jordania, yang merupakan negara pengekspor fosfat (bahan baku pupuk) terbesar ke Indonesia. Modus korupsi Gatot antara lain menggelembungkan harga (dimark up) memanipulasi spesifikasi, mengutip fee dari importir2 fosfat.

Dirjen Gatot Irianto ini sering bolak balik ke Jordania temui BUMN setempat & perusahaan fosfat terbesar di Jordania. Kolusinya diatur di Jordania sehingga jauh dari penciuman KPK yang tumpul dan mata KPK yang rabun.

Tokoh Mafia Pupuk di Kementan berikutnya adalah Aziz Hidayat, sang Irjen Kementan RI ini juga komisaris utama di BUMN PT. Shang Hyang Seri. Tugas Aziz Hidayat ini adalah mengamankan semua praktek mafia, korupsi dan suap di Kementan RI. Maklum tupoksinya adalah pengawasan. Mengawasi kalau – kalau kejaksaan atau KPK sesekali pengen bertandang ke Kementan.

Tiga Pejabat Tinggi Kementan inilah : Menteri Pertanian Suswono, Dirjen Saprotan Soemarjo Gatot Irianto dan Irjen Aziz Hidayat yang dijuluki sebagai 3 DON MAFIA Pupuk /Pangan Indonesia.

Mereka adalah penyebab utama kehancuran ketahanan pangan Indonesia, kecuali Jusuf stafsus SBY dan Komut BULOG, level kebejatan ketiga pejabat tadi lebih tinggi dari mafia – mafia pangan lain.

Sedangkan Jusuf si stafsus presiden yang sudah mundur karena korupsi tapi tetap aman karena dilindungi KPK, levelnya hanya bisa dikalahkan oleh Soetarto Alimoeso, Direktur Utama BULOG Raja Korupsi Beras Indonesia Raya, teman sekolah Presiden SBY semasa SMA dulu.

Kita bahas Soetarto Alimoeso. Dia adalah mantan Dirjen Tanaman Pangan. Sangat sakti karena teman SMA & sohib dekat SBY. Saking sakti & hebatnya Soetarto Alimoeso, KPK – POLRI – Kejagung – Mentan RI bahkan Menteri BUMN RI pun tak berani sama Soetarto. Takuuut ! Itu sebabnya, korupsi gila-gilaan di BULOG terutama terkait impor beras, beras raskin, distribusi beras dll, aman tak terungkap.

Soetarto Alimoeso juga jadi tempat cari jabatan & perlindungan bagi direksi2 BUMN Pangan & Pupuk. Banyak antek-anteknya di BUMN – BUMN. Bahkan Dirjen Gatot yang pernah bolak balik dipanggil KPK pun bisa diamankan oleh Soetarto Alimoeso ini. Sakti Mandraguna kayak Gatot Kaca.

Terakhir mega korupsi di BUMN PT. Shang Hyang Seri dan PT. Pertani sebesar Rp. 1.2 Triliun & Rp. 800 Milyar (pupuk & benih) bisa diamankan, BULOG memang terkenal sejak jaman Orba sebagai mesin uang penguasa. Patner utama cuci uang korupsinya adalah Bank Bukopin.

Kembali ke Mafia Pupuk/Pangan RI, mereka sebenarnya adalah Pengkhianat2 Negara No. 1. Lebih kejam & zalim dibandingkan PKI dulu. Mafia2 Pupuk ini sudah berkuasa sejak puluhan tahun lalu. Akarnya sudah menjalar kemana – mana. Siapa pun regimnya, termasuk SBY bisa mereka beli.

Lahan sawah Indonesia yang lebih 5.7 juta hektar sudah lama sakit parah dicecoki pupuk2 kimia. Lahan sawah makin tak subur, kurus & beracun. Setiap ada usaha atau program utk menyuburkan kembali lahan sawah yang sudah tidak produktif itu, selalu dihancurkan para Mafia Pupuk.

BUMN2 Pupuk & pengusaha Pupuk seperti (acidatama, Is Hartanto, Josua dll) bersatu padu menghancurkan program2 penyehatan lahan sawah RI. Bagi mereka, lahan sawah yang sakit dan sudah tidak produktif TIDAK BOLEH disuburkan kembali, apalagi menggunakan pupuk organik. Lahan Sawah yang sakit & kurus itu dipaksa untuk terus menerus memakai pupuk anorganik/kimia yang setiap tahun semakin besar konsumsinya. Akibatnya, lahan sawah di Indonesia semakin beracun, produktifitas tdk naik, rata – rata hanya 4-5 ton per ha. Petani tdk bisa sejahtera. Program pemulihan kesuburan lahan via pupuk organik / non kimia dipastikan akan mengurangi pangsa pasar pupuk anorgonik secara signifikan.

Jika itu terjadi, mafia pupuk yang sudah nikmati keuntungan luar biasa besar, termasuk subsidi Rp. 17 -19 triliun per tahun akan merugi. Padahal penggunaan pupuk organik dan biodekomposer secara kontiniu akan mampu pulihkan kesuburan lahan sawah, tingkatkan produksi memperkuat daya tahan hama, mengurangi produksi karbon (CO2) dan yang pasti mengurangi pemakaian pupuk kimia/anorganik.

Penggunaan pupuk organik & biodekomposer ini menjadi ancaman sangat serius bagi kelangsungan bisnis pupuk kimia/anorganik tadi. Segala cara dilakukan oleh para produsen pupuk kimia tadi. Termasuk menyuap dan lobi sampai ke jantung kekuasaan : istana/cikeas. Kecuali menyuap Mentan Suswono dan pimpinan Komisi IV DPR, Mafia Pupuk ini lobi Presiden melalui Soetarto & Jusuf (stafsus SBY bidang pangan). Jangan bermimpi RI bisa swasembada pangan apalagi surplus 10 juta ton beras pada tahun ini.

IRencana Menteri BUMN. Dahlan Iskan yang mau dukung target surplus 10 juta ton beras juga percuma, sia – sia, banyakan ngibul dan buang – buang uang Rp. 9 Triliun. Program pembukaan 100.000 hektare lahan sawah baru oleh dahlan iskan hanya akan jadi sarang korupsi baru. Bancakan baru. Lihat saja, dari target 100,000 Ha lahan sawah baru yang dicanangkannya baru 3.000 hektare yang tersedia dan setelah itu hingga kini….MANDEK !!

Sementara itu staf khusus tak resmi Dahlan Iskan yang juga masih keponakannya Amal Alghazali pesta pora menguasai proyek -proyek benih, pupuk, sarana dan prasaran pertanian di BUMN – BUMN berkat jasa kotor pamannya mentri super ngaspo Dahlan Iskan. Kesuksesan sekretaris departemen pertanian DPP Partai Demokrat berkorupsi ria dipertujuannya dengan aksi borong Ferari Tuxcuci bersama – sama sang paman.

Presiden SBY memang sangat lebay dan lemah dalam penegakan hukum. Tidak berkutik melawan para mafia di semua sektor kehidupan Indonesia. Tanpa pemberantasan MAFIA PUPUK RI, jangan harapkan RI mampu kembali swasembada pangan apalagi surplus beras 10 juta ton. MIMPI !.

Tanpa memecat memecat menteri pertahana , Dirjen PSP, Irjen Kementan yang sudah disuap puluhan miliar rupiah oleh para pengusaha Pupuk, jangan harap RI bisa surplus beras.

informasi diterima, suap puluhan miliar rupiah dari produsen pupuk kimia kepada Mentan Suswono dan jajarannya itu ada rekaman transaksi suapnya. Tanpa diketahuinya, suap untuk Mentan & para pejabat tinggi Kementan tsb ternyata direkam oleh mikro kamera tersembunyi oleh para mafia pupuk.

Kini Mentan dan para pejabat tinggi Kementan itu tersandera, dipaksa ikuti kemauan para produsen pupuk kimia. Apalagi Pimpinan Komisi IV DPR. Bukan anti suap, tetapi malah paksa minta suap. Ketua Komisi IV DPR, Romy Romahurmuzzy malah minta suap 10% dari para pengusaha.

Pada proyek pengadaan benih terakhir senilai Rp. 200 miliar, Ketua Komisi IV Romy dan wakilnya Herman Khaerun memaksa minta suap 10% atau sebesar Rp. 20 miliar dari para pengusaha. Juga tak ada ketinggalan, bos besar mafia anggaran paling top DPR Tamsil Linrung yang juga elit PKS, penguasa proyek di Kementan, rajin kutip suap, dikasih atau memaksa kepada para pengusaha.

Mafia Pupuk ini parasit negara. Menghancurkan ketahanan & kedaulatan pangan RI. APBN habis, tetapi hasil nol besar. Akibatnya RI terpaksa Impor pangan besar-besaran. Itu artinya proyek lagi dan dikorupsi lagi. Kali ini giliran Perum BULOG Cs yang bermain dan pesta pora.

Ampuuun deh ! Tobaaat !!

Source: Yudi Samara

Jakarta – KabarNet: Tokoh pegiat paham SEPILIS (Sekularisme – Pluralisme – Liberalisme) Ratna Sarumpaet, dituding sebagai salah satu dalang penyebab terjadinya kerusuhan 1998. Hal itu dicetuskan oleh Mantan Kepala Staf Kostrad TNI AD era Orde Baru, Mayor Jenderal (purn) Kivlan Zen.

Terkait insiden Pamswarkasa pada tahun 1998 yang menelan banyak korban itu, Kivlan menyebutkan bahwa dalang peristiwa tersebut ada tentara dan sipil, dan secara tegas ia menyebut nama Ratna Sarumpaet sebagai salah satu dalang peristiwa tersebut.

“Saya lihat Ratna Sarumpaet bersama pensiunan jenderal memerintahkan orang-orang anarki. Mereka menyerang saya dan pasukan di Tugu Proklamasi pakai senjata tajam,” tandas Kivlan.

Kivlan mengklaim dirinya mengantongi nama dalang kerusuhan 1998. Menurutnya, dalang dari kerusuhan itu masih eksis dan saat ini terjun di dunia politik. “Siapa penggerak massa kerusuhan, saya sudah kantongi siapa otaknya. Dia sekarang jadi politikus,” ujar Kivlan usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Selasa 6 Mei 2014.

Kivlan enggan menjelaskan siapa yang dia maksud. Dia mengelak saat disodorkan sejumlah nama. Apakah dia sekarang merupakan calon presiden? “Saya tidak mau bicara sekarang. Kalau ada panel saya mau bicara. Undang Prabowo dan Wiranto kita diskusi bersama,” ujar Kivlan.

Terkait mencuatnya isu peristiwa yang banyak disebut orang sebagai peristiwa penghilangan paksa atas para aktivis pada kerusuhan 1998, Kivlan Zen mengungkapkan kronologis terjadinya peristiwa tersebut.

Menurut Kivlan, peristiwa tersebut terkait teror bom yang terjadi di Tanah Tinggi pada saat itu. Kivlan menjelaskan, bahwa pada pemerintahan saat itu, jika terjadi teror maka yang bertanggung jawab adalah TNI. Satuan 81/Penanggulangan Teror dari kesatuan Kopassus adalah yang diberi tugas untuk mengantisipasi adanya teror.

“Kopassus di bawah Panglima ABRI untuk penanggulangan teror. Tidak ada istilah penculikan. Ada yang melakukan pengeboman di Tanah Tinggi, Andi Arief cs waktu itu, untuk menggagalkan pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Kalau mau kacaukan pemilu, ya ditangkap,” ujar Kivlan.

Kivlan mengaku mengetahui betul kejadian saat itu, karena ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad , ia membawahi satuan intel.

“Saya pegang intel. Waktu kejadian itu, ada rencana operasi yang ditandatangani mantan Panglima ABRI Faisal Tanjung dan kemudian digantikan Wiranto. Wiranto juga ada pertanggungjawabannya. Apa Faisal Tanjung yang sudah meninggal mau diminta juga pertanggungjawabannya?” tuturnya.

“Sekarang, polisi untuk penanggulangan teror (Densus’88, red.) menembak atau menangkap orang no problem. Kenapa tidak dituntut? Karena itu tugasnya melindungi negara,” tandas Kivlan. [KbrNet/Merdeka.com,/TribunNews/adl]